PPDB 2023
PPDB 2023, Sistem Zonasi Harus Dievaluasi, Ratusan Kecamatan di Jabar Tak Punya SMA Negeri
Kasus tidak lolosnya semua lulusan SMP di satu desa karena tak masuk dalam zonasi SMA negeri terdekat diduga terjadi di Kecamatan Kalijati, Subang.
"Kasus penemuan 31 KK bodong calon siswa di SMA 8 Negeri Pekanbaru hanyalah puncak gunung es yang terungkap. Besar dugaannya praktek pemalsuan KK tersebut terjadi jamak di semua kota dan kabupaten di seluruh Indonesia," ujar Furqan.
Terbukti, di Kota Bogor, Wali Kota Bima Arya juga menemukan adanya 155 pendaftar PPDB yang tidak sesuai domisilinya dengan yang tercatat pada Kartu Keluarga (KK).
"Ini budaya negatif dalam pendidikan yang dapat merusak basis moral si anak. Berbohong jadi dianggap biasa," tegas Furqan yang juga aktivis 98 ini.
Menurut Furqan, sistem zonasi PPDB telah mendorong praktek jual-beli KK, yang juga bisa mengganggu tertib data Dukcapil setempat.(nazmi abdurahman/ahya nurdin/tiah sm)
Artikel TribunJabar.id lainnya bisa disimak di GoogleNews.
Disdik Jabar Telusuri 89 Kasus Pemalsuan KK saat PPDB, Terkoneksi dengan Website Disdukcapil Palsu |
![]() |
---|
Laporkan 80 Kasus Pemalsuan Data PPDB, Ridwan Kamil Bilang Tak Akan Toleransi untuk Pelanggar Aturan |
![]() |
---|
Kisruh PPDB di SMAN 1 Cisolok Sukabumi, Wakasek: Kami Hanya Menginput Data Siswa Baru |
![]() |
---|
Didatangi Emak-emak yang Mengadu soal Penempatan Siswa, Ini Tanggapan Kepala Disdik Kota Bandung |
![]() |
---|
Ribuan Calon Siswa Dibatalkan Pendaftarannya pada Saat PPDB 2023, Ternyata Banyak Kecurangan |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.