PPDB 2023
Didatangi Emak-emak yang Mengadu soal Penempatan Siswa, Ini Tanggapan Kepala Disdik Kota Bandung
Emak-emak yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) mendatangi kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung, Kamis (20/7/2023).
Penulis: Tiah SM | Editor: Hermawan Aksan
Laporan Wartawan Tribun Jabar, Tiah SM
TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Emak-emak yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) mendatangi kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung, Kamis (20/7/2023).
Mereka menyampaikan keluhan terkait penempatan siswa di pilihan kedua yang lokasinya jauh dari tempat tinggal mereka.
Selain itu, mereka mengeluhkan anak yang masuk kategori rawan melanjutkan pendidikan (RMP) dan dimintai biaya pendidikan karena masuk sekolah swasta.
Kepala Disdik Kota Bandung Hikmat Ginanjar mengatakan, kaum hawa membawa peralatan dapur dan anak-anaknya, yang jumlahnya sekitar 30 orang, menyampaikan dua jalur RMP dan zonasi pilihan dua.
Menùrut Hikmat, penempatan yang dilakukan dengan sistem ini ada beberapa anak yang masuk di pilihan dua, tapi keberatan karena tempatnya jauh dari rumah.
Selain itu, kata Hikmat, ada pula keluhan soal siswa yang masuk jalur RMP karena ada sekolah yang meminta biaya, padahal masuk melalui jalur RMP seharusnya gratis.
"Saya kira dua permasalahan itu yang disampaikan. Insyaallah Disdik akan mengambil langkah-langkah dan mencari solusi," ujarnya.
Untuk siswa yang masuk pilihan dua dan merasa tidak cocok karena jauh dan memerlukan ongkos, Hikmat meminta orang tua menghubungi dan berkomunikasi dengan kepala sekolah.
Karena kepala sekolah yang mengetahui kuota yang masih kosong di sekolah masing-masing.
"Kepala Sekolah yang menentukan wilayah-wilayah sekolah mana yang kuotanya masih ada," ungkapnya.
Hikmat mengimbau kepada orang tua, jika sudah melakukan pemilihan, harus konsisten dengan pilihannya.
"PPDB itu akan sukses kalau di-support oleh masyarakat dan juga konsistensi setiap individu," ujarnya.
Untuk jalur RMP yang dimintai biaya, masuk ke sekolah swasta seharusnya gratis ditanggung biaya.
Mungkin sekolah swasta yang minta biaya kepada siswa RMP tidak ada jaminan pemerintah.
Untuk kasus RMP yang mengadu, ujar Hikmat, datanya sedang diolah oleh tim panitia.
"Prinsipnya, semua anak usia sekolah harus sekolah, anak-anak terlayani bisa sekolah, di mana pun sekolahnya. Kami akan berikan kemudahan bagi warga Kota Bandung untuk bersekolah," ujarnya.
Warga yang datang ke Disdik untuk tingkat SMP, sedangkan tingkat SD tidak ada masalah karena semua bisa terakomidasi. (*)
Disdik Jabar Telusuri 89 Kasus Pemalsuan KK saat PPDB, Terkoneksi dengan Website Disdukcapil Palsu |
![]() |
---|
Laporkan 80 Kasus Pemalsuan Data PPDB, Ridwan Kamil Bilang Tak Akan Toleransi untuk Pelanggar Aturan |
![]() |
---|
Kisruh PPDB di SMAN 1 Cisolok Sukabumi, Wakasek: Kami Hanya Menginput Data Siswa Baru |
![]() |
---|
Ribuan Calon Siswa Dibatalkan Pendaftarannya pada Saat PPDB 2023, Ternyata Banyak Kecurangan |
![]() |
---|
Fortusis Sebut Praktek Ketidakjujuran Makin Merajalela dalam PPDB, Termasuk Manipulasi Dokumen Siswa |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.