Dedi Mulyadi Tetap Larang Study Tour meski Didemo, Pakar Sebut Perlu Ruang Dialog

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nappisah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat menegaskan tidak akan mencabut Surat Edaran (SE) Nomor 45/PK.03.03.KESRA yang melarang sekolah mengadakan studi tour. 

Penegasan itu disampaikan Dedi menyusul aksi demonstrasi para pekerja pariwisata yang memblokade Jalan Layang Pasopati, Senin (21/7/2025).

Aksi itu diikuti sopir, kernet, pengelola travel, pemandu wisata, pelaku UMKM hingga pemilik usaha destinasi wisata yang tergabung dalam Perkumpulan Pekerja Pariwisata Jawa Barat (P3JB).

Baca juga: Study Tour Dilarang Dedi Mulyadi tapi Diperbolehkan Farhan, Fortusis Dukung Kebijakan Gubernur

Mereka menyuarakan kekecewaan atas kebijakan yang dinilai mendadak dan merugikan hajat hidup banyak orang.

Menanggapi hal ini, pakar kebijakan publik dari Universitas Padjadjaran, Yogi Suprayogi, menyarankan agar Gubernur Dedi tidak bersikukuh dan membuka ruang dialog.

“Kalau fungsi pemerintah itu seperti orang tua. Ketika menjadi orang tua, ia harus mengeluarkan kebijakan yang bijak. Walaupun setiap kebijakan akan ada residunya, tetap harus dipikirkan agar bisa membahagiakan semua pihak,” kata Yogi, saat dihubungi Tribunjabar.id, Selasa (21/7/2025). 

Menurut Yogi, kebijakan larangan studi tour tidak bisa diberlakukan secara seragam, apalagi dalam konteks Jawa Barat yang memiliki karakter wilayah beragam dengan kepentingan yang saling beririsan.

“Jawa Barat itu bukan satu kampung. Ada kota dengan destinasi wisata seperti Bandung, ada Pangandaran yang sangat bergantung pada kunjungan pelajar. Itu perlu dipikirkan matang-matang," ujarnya. 

Ia menyinggung perbedaan pendekatan yang diambil kepala daerah lain, seperti Wali Kota Bandung, Farhan, yang masih mengizinkan studi tour dengan pengawasan ketat.

“Ya, Kang Farhan itu bukan soal politik, tapi melihat kebutuhan wilayahnya. Kalau nggak ada destinasi di Bandung yang dikunjungi, siapa yang datang? Kan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga bisa turun,” kata Yogi.

Baca juga: Ketua DPD Asita Jabar Sebut Larangan Study Tour Harus Disikapi dengan Ruang Dialog 

Ia menyayangkan jika kebijakan larangan studi tour hanya dilihat dari sisi risiko transportasi.

 “Yang harus dibenahi itu justru kelayakan armada bus. Banyak yang belum uji KIR, banyak juga yang overload kapasitas. Itu bukan salah anak-anak sekolahnya,” ucapnya.

Selain itu, ia menilai bahwa beban biaya yang dikeluhkan sebagian orang tua bisa diatasi dengan sistem subsidi silang yang adil, bukan dengan pelarangan menyeluruh.

“Kan bisa diverifikasi, keluarga mana yang mampu dan yang tidak. Jangan semua dilarang hanya karena segelintir merasa keberatan. Apalagi sanksi sosial itu bisa diarahkan ke orang tua, bukan ke anak. Anak nggak ngerti apa-apa soal ekonomi keluarga,” ujarnya.