Ketua DPD Asita Jabar Sebut Larangan Study Tour Harus Disikapi dengan Ruang Dialog 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nappisah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ketua DPD Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies (Asita) Jawa Barat, Budijanto Ariansjah, menegaskan, kebijakan larangan study tour seharusnya disikapi dengan ruang dialog. 

Larangan study tour dikeluarkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melalui Surat Edaran (SE) Nomor 45/PK.03.03.KESRA.

Meski mendapat penolakan, bahkan didemo para pelaku dunia pariwisata, Dedi tetap pada pendiriannya.

Budijanto mengatakan, larangan study tour telah menggerus salah satu sektor bisnis utama yang dijalankan sejumlah biro perjalanan wisata (BPW) di Jawa Barat.

“Dalam bisnis perjalanan wisata, banyak yang memang fokus ke sekolah. Jadi mereka menangani perjalanan-perjalanan anak sekolah. Inilah yang terefek oleh kebijakan larangan study tour,” ujar Budijanto kepada Tribunjabar.id, Selasa (22/7/2025). 

Ia menyebutkan, pihaknya memahami alasan pemerintah yang ingin melindungi masyarakat dari beban biaya study tour yang tinggi, sekaligus merespons insiden-insiden kecelakaan akibat pengelolaan perjalanan yang tidak profesional.

Baca juga: Pengamat Kebijakan Publik Minta Dedi Mulyadi Jelaskan Alasan Larangan Study Tour

“Saya garis bawahi, (itu) penanganan yang tidak profesional oleh para penyelenggara. Jadi belum tentu mereka itu biro perjalanan. Bisa jadi hanya panitia di sekolah yang tidak paham standar keselamatan,” ujarnya.

Namun begitu, Budijanto menyoroti pendekatan top-down yang diambil pemangku kebijakan. 

Ia menilai seyogianya ada ruang musyawarah untuk merumuskan kebijakan yang berimbang antara perlindungan masyarakat dan keberlangsungan usaha pariwisata.

“Keputusan atau sikap Gubernur yang melarang study tour itu benar atau salah, tentu tergantung dari sudut pandangnya. Karena itulah saya sebenarnya melihat, seharusnya diberi ruang dialog. Carilah solusi terbaik,” ujarnya.

Ia menyebut, demonstrasi besar-besaran yang dilakukan sejumlah pelaku industri pariwisata beberapa waktu lalu adalah ekspresi kekecewaan terhadap kebijakan yang diambil tanpa dialog.

“Sayangnya Gubernur tidak memberi ruang untuk berdialog. Padahal mereka ini juga bagian dari masyarakat Jawa Barat yang harus didengar aspirasinya,” kata dia.

Lebih lanjut, Budijanto menyatakan, dampak ekonomi dari kebijakan larangan study tour cukup signifikan. 

Beberapa pelaku usaha, terutama yang bergantung pada pasar sekolah, kini kehilangan pendapatan. Meski belum terdengar adanya pemutusan hubungan kerja (PHK), ia mengakui kondisi ini membuat banyak usaha vakum dan nyaris mati suri.

Baca juga: Wali Kota Bandung Tunjukkan Perbedaan Lagi dengan Gubernur Dedi Mulyadi, Terbaru soal Study Tour