Respons Bupati Imron soal Perda KTR Cirebon: Bukan Larang Merokok, tapi Atur Ruang Sehat
Bupati Cirebon, Imron, akhirnya memberikan tanggapan resmi atas polemik tersebut.
Penulis: Eki Yulianto | Editor: Ravianto
“Tujuannya agar orang yang tidak merokok bisa merasa aman dan nyaman."
"Ini bukan untuk melarang, tetapi mengatur supaya tidak merugikan orang lain," jelas dia.
Keberatan Pelaku Media
Di sisi lain, suara keberatan juga datang dari pelaku media kreatif Jawa Barat.
Mohamad Ade Syafei, yang akrab disapa Kang Ijul menilai, bahwa industri hasil tembakau (IHT) sudah dikelilingi banyak regulasi.
Ia khawatir pengetatan lewat Perda KTR justru menghambat laju industri periklanan yang selama ini menjadi rumah bagi banyak pekerja.
"Kami menilai industri hasil tembakau (IHT), termasuk di dalamnya sektor ekonomi kreatif, telah dikelilingi banyak aturannya,” kata Ijul.
Ijul memenjelaskan, bahwa kontribusi sektor periklanan terhadap ekonomi lokal sangat besar, baik dari sisi pemasukan daerah maupun penyerapan tenaga kerja.
“Regulasi yang terlalu ketat akan berdampak pada periklanan."
"Padahal selama ini sektor periklanan taat pada aturan dan etika pariwara yang sangat ketat."
“Industri periklanan adalah rumah bagi banyak pekerja."
"Tentu harapannya, regulasinya harus mempertimbangkan sektor periklanan," ujarnya.
Menurutnya, setelah pandemi Covid-19 industri periklanan, khususnya out of home (OOH) mengalami kenaikan signifikan dan mampu bertahan.
Aturan radius dalam Perda KTR dikhawatirkan akan mengubah lanskap industri secara besar-besaran.
“Iklan dan reklame itu berkaitan erat dengan visibilitas."
"Ketika ada pelarangan radius, pelaku usaha dan pekerja akan kesulitan."
“Harapannya, regulasi yang disusun itu harus mempertimbangkan dampak sosial ekonomi."
"Karena sektor periklanan menjadi tempat menggantungkan hidup bagi para pekerja. Domino effect-nya besar," ucap Ijul.(*)
Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto
| Larangan Merokok dan Jual Rokok di Hotel di Cirebon, PHRI dan Apindo Minta Kajian Ulang Raperda KTR |
|
|---|
| Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif Keluhkan Pasal Larangan Promosi dalam Raperda KTR |
|
|---|
| Denda Perokok Rp 17 Ribu di Cirebon, Pengamat Nilai Bukan soal Nominal: Supaya Muncul Budaya Malu |
|
|---|
| Warga Minta Perda Kawasan Tanpa Rokok di Kota Cirebon juga Berlaku bagi Pejabat |
|
|---|
| Merokok di Angkutan Umum dan Perkantoran di Cirebon Kena Sanksi Rp 17 Ribu, Hari Ini Ada 7 Pelanggar |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jabar/foto/bank/originals/Bupati-Cirebon-Imron-pakai-udeng.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.