Kasus Pemotongan Dana PIP SMAN 7 Cirebon Resmi Disidang, Empat Oknum Dijerat UU Tipikor

Kasus tersebut kini resmi masuk ranah persidangan, dan publik menunggu bagaimana majelis hakim akan memutus perkara yang telah mencoreng dunia pendidikan Kota Cirebon itu.

Sebelumnya, Kejari Kota Cirebon menetapkan empat orang sebagai tersangka, tiga dari internal sekolah dan satu dari pihak eksternal bernama RN.

Modus pemotongan dana dilakukan secara sistematis, dengan total kerugian negara mencapai hampir Rp 468 juta.

Para tersangka dijerat Pasal 2 dan 3 UU Tipikor beserta pasal penyertaannya.

Bermula dari Kasus PDSS

Pihak SMAN 7 Cirebon menceritakan kronologi kedatangan orang partai yang menawari Program Indonesia Pintar (PIP) tetapi disunat Rp200.000 kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Belakangan ini, SMAN 7 Cirebon tengah menjadi sorotan viral karena telat melakukan finalisasi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) untuk pendaftaran Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025.

Buntut dari viralnya polemik SNBP 2025 tersebut, Dedi Mulyadi pun mendatangi langsung SMAN 7 Cirebon pada Jumat (7/2/2025) dan bertemu dengan para siswa.

Siswa Juga Cerita PIP Dipotong

Nyatanya, para siswa tidak hanya bercerita terkait kelalaian sekolah mengenai finalisasi PDSS yang membuat mereka terancam gagal mengikuti SNBP.

Tetapi, mereka pun menceritakan adanya potongan yang dilakukan terhadap uang bantuan PIP oleh orang partai.

Sementara, PIP sendiri adalah bantuan pendidikan dari pemerintah berupa uang tunai untuk peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin.

Video perbincangan antara Dedi Mulyadi dengan dua siswi yang menceritakan polemik tersebut pun beredar viral di media sosial.

Sebut Ada Orang Partai

Menanggapi hal tersebut, pihak SMAN 7 Cirebon pun menceritakan kronologinya kepada Dedi Mulyadi.

Pihak sekolah menjelaskan, ada orang partai yang mendatangi SMAN 7 Cirebon menawarkan dana PIP beberapa waktu lalu.

"Kebetulan waktu itu ada dari partai mau enggak ada dana PIP sekian, nanti saya harus ngomong dulu ke Kepala Sekolah boleh nggak," kata pihak sekolah yang dikutip dari Instagram @dedimulyadi71, Minggu (9/2/2025).

"Nanti saya kasih banyak mau gak, nanti saya bicarakan dengan kepala sekolah," lanjut dia.