Gawat, Anggaran BMKG Dipangkas Rp 1,4 T, Akurasi Info Gempa dan Tsunami Bakal Turun Jadi 60 Persen

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menjadi salah satu lembaga yang terdampak efisiensi anggaran.

Besaran anggaran BMKG yang dipangkas pun tak main-main, yaitu sebesar 50,35 persen atau Rp 1,403 triliun.

Anggaran BMKG yang tadinya Rp 2,826 triliun pun kini dipotong menjadi Rp 1,423 triliun sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.

Kini, BMKG pun mengajukan permohonan dispensasi anggaran pada Presiden RI Prabowo Subianto. 

Ini diajukan demi mitigasi bencana geo-hidrometeorologi yang tidak terduga.

Baca juga: Kabar Baik untuk ASN, Gaji ke-13 dan THR Tak Masuk Efisiensi Anggaran, Tetap Turun tanpa Dipangkas

Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BMKG Muslihhuddin menyebut pemotongan anggaran ini berdampak signifikan terhadap belanja modal dan belanja barang, serta memengaruhi pemeliharaan yang tidak dapat dilakukan pada 2025.

Muslihuddin menjelaskan terdapat batas minimum anggaran yang harus dipenuhi untuk memastikan layanan meteorologi klimatoogi, geofisika, dan modifikasi cuaca yang andal serta mendukung kebijakan nasional di sektor kebencanaan dan ketahanan iklim.

Menurutnya, efisiensi anggaran 2025 membuat banyak alat operasional utama (aloptama) yang terancam mati karena dana pemeliharaan berkurang hingga 71 persen. Observasi dan kemampuan mendeteksi dinamika cuaca, iklim, kualitas udara, gempa bumi, dan tsunami juga terganggu.

BMKG diketahui memiliki hampir 600 alat sensor pemantauan gempa bumi dan tsunami yang tersebar di seantero Indonesia. Mayoritas aloptama tersebut saat ini sudah melampaui usia kelayakan.

“Ketepatan akurasi informasi cuaca, iklim, gempa bumi dan tsunami menurun dari 90 persen menjadi 60 persen dan kecepatan informasi peringatan dini tsunami dari 3 menit turun menjadi 5 menit atau lebih dan jangkauan penyebarluasan informasi gempa bumi dan tsunami menurun 70 persen,” kata Muslihuddin dikutip Antara.

Baca juga: Kementerian PU Berhemat, Anggaran IKN Diblokir, Menteri PU: Anggarannya Enggak Ada

Lebih lanjut, BMKG menilai pemangkasan anggaran yang signifikan dapat menghentikan kajian dinamika iklim dan tektonik jangka menengah dan panjang di Indoenesia. Modernisasi peralatan termasuk yang terkait keselamatan transportasi udara dan laut terganggu.

Dampaknya, peran BMKG untuk mendukung layanan ketahanan pangan, energi, air, serta penyediaan peringatan dini tsunami di Samudra Hindia dan ASEAN terganggu.

Muslihuddin menegaskan, mitigasi bencana geo-hidrometeorologi di Indonesia tidak dapat diabaiakan karena menyangkut masyarakat luas sehingga BMKG mengajukan dispensasi.

“Oleh karena itu perlu adanya dukungan yang berfungsi secara maksimal dalam membangun masyarakat yang tahan bencana,” kata Muslihuddin.

Menanggapi berita ini, Kepala Komunikasi Kepresidenan RI Hasan Nasbi, menjelaskan, efisiensi yang dilakukan Presiden Prabowo hanya untuk menghilangkan 'lemak' dalam belanja APBN. Sementara mitigasi bencana tetap jadi prioritas.