Hampir 5 Ribu Calon Siswa SMA di Jabar Curang di PPDB 2023, dari Domisili sampai Sertifikat Prestasi

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ribuan calon siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) di sejumlah daerah di Jawa Barat (Jabar), terindikasi melakukan kecurangan dalam proses PPDB 2023. 

Berdasarkan data yang diterima Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jabar, total ada 4.791 calon siswa yang dibatalkan pendaftarannya karena melakukan cara Ilegal saat melakukan pendaftaran.

Gubernur Jabar, Ridwan Kamil mengatakan, 4.791 calon siswa itu mencoba melakukan kecurangan dengan berbagai cara, mulai dari menyiasati Domisili di Kartu keluarga (KK) hingga dokumen sertifikat prestasi kejuaraan.

"4.791 (calon siswa) mereka yang mendaftar dengan cara-cara ilegal, KK domisili yang disiasati sudah kita batalkan," ujar Ridwan Kamil, Senin (17/7/2023). 

"Memang tidak ada drama-drama seperti ekspektasi orang. Kita ini terstruktur, ada tim pengaduan dan kita sudah membatalkan 4.791 calon siswa yang mencoba mengelabui domisili KK nya, sebanyak itu kira-kira yang kita batalkan," tambahnya.

Pembatalan tersebut, kata dia, dilakukan tim pengaduan yang dibentuk Disdik Jabar agar memberikan efek jera kepada masyarakat.

"Itu untuk memberikan pelajaran, semua harus sesuai dan ikut pada aturan yang kita laksanakan," katanya.

Gubernur yang akrab disapa Emil ini pun memastikan PPDB 2023 ini sudah selesai. Pihaknya bakal melakukan evaluasi untuk perbaikan PPDB tahun depan.

"Tentu akan kita evaluasi, banyak komplain sana-sini. Nanti bersama pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Jabar akan melakukan evaluasi menyeluruh, terutama misalkan terjadi kekurangan fasilitas dibeberapa wilayah, itu juga akan menjadi atensi penyelesaian di tahun-tahun berikutnya," ucapnya.

Baca juga: PPDB 2023 Selesai, Fortusis Jabar Akui Banyak Orangtua Siswa yang Adukan Kecurangan

Kadisdik Jabar, Wahyu Mijaya menambahkan, ribuan calon siswa yang dibatalkan proses pendaftarannya itu tersebar diberbagai daerah di Jabar.

"Dari satu tempat ke tempat lain beda-beda (kasusnya) misalnya, KK, titik koordinat daerah mana, DTKS daerah mana, itu beda-beda," ujar Wahyu. 

Wahyu pun memastikan, ribuan calon siswa yang dibatalkan pendaftarannya itu tidak difasilitasi oleh Disdik untuk masuk ke sekolah lain, baik negeri maupun swasta.

"Sebetulnya 4.791 itu serta merta kita tolak, kalau misalnya yang karena KK, ketika KK tidak tersambung dengan Disdukcapil, maka kita langsung minta yang bersangkutan untuk menghubungi Disdukcapil," katanya.

"Terkait swasta, kami juga sudah sampaikan, tapi kan lebih banyak ingin sekolah ke negeri tapi kuota tidak cukup untuk seluruhnya," tambahnya.(Laporan Wartawan Tribun Jabar Nazmi Abdurahman. )

Berita Tribunjabar.id lainnya di Google News