Jadi Saksi Sidang Suap Ajay, Lima ASN Cimahi Sebut Pernah Diminta Sejumlah Uang Sebesar Ini

Sejumlah aparatur sipil negara Pemkot Cimahi kembali dihadirkan dalam sidang suap mantan Wali Kota Cimahi, Ajay Priatna terhadap penyidik KPK

Penulis: Nazmi Abdurrahman | Editor: Darajat Arianto
TRIBUNJABAR.ID/NAZMI ABDURRAHMAN
Sejumlah aparatur sipil negara (ASN) Pemkot Cimahi kembali dihadirkan dalam sidang suap mantan Wali Kota Cimahi, Ajay Priatna terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Robin Pattuju di Pengadilan Negeri Bandung, Rabu (18/1/2023). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nazmi Abdurahman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sejumlah aparatur sipil negara (ASN) Pemkot Cimahi kembali dihadirkan dalam sidang suap mantan Wali Kota Cimahi, Ajay Priatna terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Robin Pattuju.

Total ada lima ASN tersebut yakni Harjono Kadisdik Pemkot Cimahi, Meydi Mustika Kadis PUPR, Endang Kepala BPKP, Dani Bastian Kadis Arsip Cimahi dan Tri Polas Chandra Kadisdukcapil Cimahi.

Kelima saksi ini menerangkan bahwa mereka pernah dikumpulkan oleh Dikdik Suratno Nugrahawan di salah satu hotel di kawasan Sari Ater.

Di sana, mereka mengaku diminta sejumlah uang untuk membantu Ajay yang saat itu masih menjabat sebagai Wali Kota.

Di persidangan, Harjono mengatakan jika untuk setingkat Kepala Dinas diminta uang Rp 10 - Rp. 15 juta, sedangkan camat Rp 5 juta.

Baca juga: ASN Pemkot Cimahi Jadi Saksi Suap Mantan Walkot Cimahi Ajay Priatna, Ungkap Sumber Duit Rp 250 Juta

"Disebutkan saya Rp 15 juta. Ada yang Rp 10 ada yang Rp 15 juta. Setahu saya demikian," ujar Harjono saat dimintai keterangan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Rabu (18/1/2023).

Meydi Mustika kepala Dinas PUPR Cimahi mengatakan, uang yang berikan merupakan uang pribadi sebagai bentuk loyalitas kepada pimpinan.

"Dari pribadi, intinya sebagai loyalitas kepada pimpinan," ujar Meydi.

Meydi dan saksi lainnya pun mengaku awalnya tidak mengetahui dan tidak menanyakan kepada Dikdik terkait permintaan mengumpulkan uang tersebut.

"Intinya, kami diminta membantu Pak Ajay dalam permasalahan dengan KPK. Enggak disampaikan (soal persoalan), udunan, uang untuk diserahkan ke KPK. Pada waktu itu saya tidak tahu (besaran yang diminta), tapi kesini (belakang) tahunya Rp 250 juta," kata Meydi.

Sementara Endang, Tri dan Dani yang saat itu masih menjabat sebagai Camat, hanya diminta uang Rp. 5 juta. Mereka pun diminta Dikdik untuk datang ke Hotel di Sari Ater.

Baca juga: Mantan Wali Kota Cimahi Tolak Dakwaan JPU, Kuasa Hukum Sebut Ajay Korban Pemerasan

"Untuk Camat Rp 5 juta. Jangan disampaikan ke siapa-siapa (pesan dari sekda), uang diampaikan ke Ahmad Nuryana," ujar Endang.

Sama halnya dengan terdakwa lain, Endang membantu berikan uang semata-mata bentuk loyalitas terhadap.

"Bentuk loyalitas kepada pimpinan," katanya.

Dalam kasus ini, Ajay didakwa Pasal 5 Ayat (1) huruf a dan b UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Serta didakwa Pasal 12B jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. (*)

Silakan baca berita Tribunjabar.id terbaru lainnya, klik di GoogleNews

 

Sumber: Tribun Jabar
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved