Mantan Wali Kota Cimahi Tolak Dakwaan JPU, Kuasa Hukum Sebut Ajay Korban Pemerasan

Terdakwa kasus suap terhadap mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ajay M Priatna menolak semua dakwaan jaksa penuntut umum (JPU).

Penulis: Nazmi Abdurrahman | Editor: Giri
Tribun Jabar/Nazmi Abdurrahman
Mantan Wali Kota Cimahi, Ajay M Priatna, mengikuti sidang secara daring dalam kasus dugaan suap terhadap penyidik KPK, Rabu (7/12/2022). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nazmi Abdurahman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Terdakwa kasus suap terhadap mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ajay M Priatna menolak semua dakwaan jaksa penuntut umum (JPU).

Hal itu disampaikan Ajay yang merupakan mantan wali kota Cimahi melalui kuasa hukumnya, Fadli Nasution, saat sidang di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (7/12/2022).

Dalam eksepsi atau nota keberatannya, Fadil Nasution menyampaikan, dakwaan JPU tidak cermat.

Menurutnya, dalil yang dipakai JPU dalam dakwaan yakni penyelidikan KPK terkait dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) Covid-19 di Kabupaten Bandung Barat pada Mei 2020, tidak ada kaitannya dengan Ajay.

"KPK juga tidak pernah melakukan penyelidikan perkara bansos Covid-19 di Kota Cimahi tahun 2020," ujar Fadli seusai sidang, Rabu (7/12/2022).

Tak hanya itu, dakwaan JPU juga dianggap tidak lengkap. Hal itu mengacu pada berkas perkara yang dijadikan sebagai dasar oleh penuntut umum dalam menyusun dakwaan.

Pada dakwaan, kata dia, penuntut umum tidak menyertakan barang bukti uang sebesar Rp 507.390.000.

Baca juga: Mantan Wali Kota Cimahi Ajay Didakwa Lakukan Suap dan Terima Gratifikasi, Ini Reaksi Kuasa Hukum

"Uang itu dijadikan sebagai uang pengganti untuk dirampas negara. Oleh karenanya tidak ada alat bukti uang dalam perkara klien kami ini," katanya.

Dakwaan jaksa juga disebut tidak jelas karena tuduhan kliennya memberi suap kepada penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju adalah keliru. 

"Yang terjadi sebenarnya, Ajay diperas dengan cara ditakut-takuti bakal adanya penyelidikan KPK terkait dugaan korupsi bansos Covid-19 di wilayah Bandung Raya, termasuk Kota Cimahi. Padahal penyelidikan KPK dilaksanakan di Kabupaten Bandung Barat," ucapnya.

"Seharusnya yang diterapkan adalah Pasal 12 huruf E yaitu pemerasan dalam jabatan, di mana Ajay sebagai korban, bukan pemberi suap," ucapnya.

Sebelumnya, Ajay M Priatna didakwa menyuap Stepanus Robin Pattuju, eks penyidik KPK sebesar Rp 507.390.000. Suap tersebut diduga berkaitan dengan penanganan kasus korupsi.

Baca juga: Dugaan Suap yang Dilakukan Ajay M Priatna ke Eks Penyidik KPK Ternyata Terkait Korupsi Bansos

Dakwaan dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (30/11/2022).

Dalam dakwaan, jaksa KPK menyebut, dugaan suap yang dilakukan Ajay terjadi pada Oktober 2020, saat KPK melakukan penyelidikan di wilayah Bandung Raya.

"Yaitu agar Stepanus Robin Pattuju baik secara langsung maupun tidak langsung mengurus kasus hukum terkait penyelidikan yang dilakukan KPK atas dugaan tindak Pidana korupsi di wilayah Bandung Raya yang di antaranya Kota Cimahi pada tahun 2019-2020 supaya tidak melibatkan terdakwa," ujar Agung Satria Wibowo, jaksa KPK saat membacakan dakwaanya. (*)

Baca berita lainnya di GoogleNews

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved