Wali Kota Sukabumi Dorong ASN Bertransformasi di Kala Efisensi, 'Bekerjalah Berdasarkan Inovasi'

Laporan Kontributor Tribunjabar.id, Dian Herdiansyah 

TRIBUNJABAR.ID, SUKABUMI - Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menegaskan pentingnya perubahan paradigma kerja di kalangan aparatur sipil negara (ASN).

Ayep menyampaikan itu saat melantik 133 pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi di Gedung Juang 45, Rabu (29/10/2025).

Pelantikan bukan hanya kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen dan integritas ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan dengan penuh tanggung jawab.

Sebagaimana ketahui, Pemerintah Kota Sukabumi mendapatkan pengurangan anggaran dari pemerintah pusat, lebih dari Rp 35 miliar. Hal itu juga berdampak pada efisiensi anggaran. 

Ayep pun menekankan perlunya transformasi cara kerja ASN. Ia menilai, birokrasi modern harus berorientasi pada inovasi dan ekspansi, bukan sekadar bekerja berdasarkan aturan dan ketersediaan anggaran.

Baca juga: Kepala Kemenag Sukabumi Prihatin Atas Kasus Meninggalnya Siswi MTs, Diduga Korban Bullying

"Selama ini ASN bekerja berdasarkan aturan dan anggaran, sekarang mari bersama-sama bekerja berdasarkan inovasi dan ekspansi," ucap Ayep, Kamis (30/10/2025).

Ayep menyebut, perubahan paradigma tersebut menjadi kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang adaptif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

"Birokrasi tidak boleh berjalan di tempat. ASN harus mampu mencari cara baru, berinovasi, dan menyesuaikan diri dengan tantangan zaman," kata Ayep.

Dia juga menekankan pentingnya loyalitas ASN terhadap pimpinan daerah, bukan dalam arti pribadi, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab untuk menjaga kesinambungan kebijakan dan stabilitas pemerintahan.

Baca juga: Lokasi Longsor Sukabumi Terisolasi, Bantuan Belum Bisa Masuk, Warga Evakuasi Pakai Alat Manual

"Loyal menjalankan kebijakan wali kota adalah nilai dasar ASN. Loyalitas ini bukan sekadar formalitas, melainkan wujud tanggung jawab terhadap keberlanjutan pemerintahan," ungkapnya. 

Ayep menegaskan, rotasi dan mutasi jabatan adalah hal wajar dalam birokrasi untuk mengisi kekosongan posisi dan memperkuat kinerja organisasi.

"Mutasi bukan sekadar penempatan posisi, tapi bentuk penyegaran agar kinerja pemerintahan semakin optimal," katanya. (*)