SPPG di Cimahi yang Telah Miliki SLHS Baru Satu, Ngatiyana Tegaskan Akan Selesai Dalam 2 Minggu

Laporan kontributor Tribunjabar.id Rahmat Kurniawan

TRIBUNJABAR.ID, CIMAHI - Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi tengah mendorong Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) segera mengurus Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) seiring adanya ultimatum dari Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar), Erwan Setiawan. Erwan akan menutup SPPG yang tidak mengantongi SLHS.

"Jumlahnya masih dalam proses, sudah ada (yang mengantongi SLHS) tapi belum secara keseluruhan," kata Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, Rabu (8/10/2025).

Ngatiyana mengungkapkan, Pemkot Cimahi telah mengumpulkan semua pengelola SPPG maupun koordinator SPPG pada Rabu (1/10/2025). Selain membahas keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG), pertemuan tersebut juga membahas upaya mempercepat kepemilikan SLHS bagi setiap SPPG di Kota Cimahi.

Ngatiyana telah mendorong dinas terkait seperti Dinas Kesehatan untuk memberikan pendampingan agar kepemilikan SLHS dapat dilakukan secara cepat.

Baca juga: Pengakuan Petugas SPPG di Depok yang Viral Sediakan Menu MBG Pangsit Goreng, Klaim Masih Bergizi 

"Kita sudah melaksanakan kegiatan itu, pengarahan kepada SPPG untuk melaksanakan kegiatan kolaborasi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan, mulai dari Dinkes, Dispangtan, termasuk Forkopimda," ujarnya.

Ngatiyana mengaku telah menargetkan urusan SLHS di Kota Cimahi dapat tuntas dalam dua minggu. Sehingga, pelaksanaan MBG dapat berjalan dengan baik.

"Dalam dua waktu dua minggu sesuai petunjuk Bapak Menteri Dalam Negeri, selesai," ucap Ngatiyana.

Dia menambahkan, sudah ada 26 SPPG yang terbentuk di Kota Cimahi. Dari jumlah tersebut, 19 di antaranya telah beroperasi dan mendistribusikan MBG.

"Target kita ada 51 SPPG di Kota Cimahi," kata dia.

Baca juga: GMNI Nilai Pemkab Cianjur Belum Layak Jalankan Program MBG

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi, Mulyati, mengatakan, baru ada satu SPPG di Kota Cimahi yang telah mengantongi SLHS.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, ultimatum pemilik dapur SPPG yang tidak memiliki SLHS bakal dihentikan kegiatannya.

Hal ini diungkapkan ketika menghadiri peresmian sekolah rakyat 41 terintegerasi Kota Tasikmalaya pada Selasa (7/10/2025).

Selain itu, pihak Pemprov Jabar bakal menggelar pertemuan dengan pemilik dapur SPPG yang ada di wilayah Jawa Barat.

"Kalau tidak punya kita akan setop, tidak boleh lagi beroperasi kalau tidak mempunyai SLHS," kata Erwan. (*)