Ironi Catatan Sipil Jabar: Banyak Bayi Belum Punya Akta Lahir, Wagub Minta Disdukcapil Jemput Bola

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan meminta kepada seluruh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) di Kabupaten/Kota di Jawa Barat aktif melakukan inovasi pencatatan kependudukan di wilayah masing-masing.

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per semester I tahun 2025, jumlah penduduk di Jawa Barat sudah mencapai angka Rp51.750.000 juta.

Dari jumlah tersebut, 700 ribu warga belum memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).

Tak cuma itu, Erwan pun masih menemukan bayi dan balita di Jawa Barat yang belum masuk ke Kartu Keluarga (KK), bahkan belum memiliki akta kelahiran.

"Harus ada inovasi, tidak hanya itu-itu saja. Jangan stagnan masih banyak bayi-bayi atau balita yang belum mempunyai akta," ujar Erwan di Aula Barat, Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (7/10/2025).

Menurutnya, perangkat desa maupun kelurahan bersama Disdukcapil kabupaten/kota harus konsisten memperbarui data warganya.

Baca juga: 70 Tahun Hidup Tanpa Kartu Identitas, Nenek Darsih Difoto untuk Pembuatan E-KTP di RSUD Ciamis

Misalkan, melakukan pendataan terhadap ibu hamil yang berusia sembilan bulan, sehingga ketika mereka melahirkan akta kelahiran siap terbit.

"Segera jemput bola. Walaupun tidak banyak yang belum memiliki akta kelahiran bayi dan balita, sekitar 1 sampai 2 persen. Kebanyakan di daerah Jawa Barat Selatan seperti, Cianjur, Garut, dan Sukabumi," katanya.

Sebelumnya. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Jawa Barat, Berli Hamdani Gelung Sakti mengatakan, Kabupaten Bogor, Cianjur dan Sukabumi selatan menjadi daerah paling banyak warga yang belum memiliki e-KTP. 

“Paling banyak di Kabupaten Bogor, karena juga penduduk terbanyak ya. Geografisnya juga sulit, kemudian Sukabumi dan Cianjur, jadi Jawa Barat bagian Selatan Selatan," ujar Berli.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kata Berli, saat ini tengah mendorong masyarakat termasuk pemerintah daerah agar membuat e-KTP.

Salah satunya dengan menghadirkan layanan pembuatan kartu Identitas setiap ada program Nganjang Ka Warga. 

"Nganjang Ka Warga itu kami memanfaatkan semaksimal mungkin untuk memberikan layanan langsung di daerah-daerah terutama Jawa Barat bagian Selatan," ucapnya.

Berli pun meminta pemerintah daerah untuk memaksimalkan kembali layanan kependudukan sipil termasuk jemput bola langsung ke daerah-daerah terpencil agar warga bisa mendapatkan e-KTP.

"Pelayanan-pelayanan yang jemput bola tadi (perlu dimaksimalkan). Bisa memberikan anggaran atau kasih anggaran untuk (Disdukcapil) turun ke lapangan. Tapi memang tadi karena wilayahnya luas daerah-daerahnya juga banyak," ucapnya.