GMNI Nilai Pemkab Cianjur Belum Layak Jalankan Program MBG

Laporan Kontributor Tribunjabar Kabupaten Cianjur, Fauzi Noviandi.

TRIBUNJABAR.ID, CIANJUR - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasioanal Indonesia (GMNI) Kabupaten Cianjur menilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur belum laik menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (BMG). Hal tersebut menyusul setelah banyaknya insiden kejadian keracunan terhadap pelajar di Kabupaten Cianjur.

Ketua DPC GMNI Kabupaten Cianjur, Agus Rama Turangrangga, mengatakan, saat ini banyak orang tua yang khawatir terhadap anak-anaknya, karena banyaknya kejadian keracunan massal akibat MBG.

"Bisa dicek data secara nasional, telah ada lima ribu pelajar yang menjadi korban, dan di Jawa Barat tertinggi. Hal itu lah menjadi dasar kami datang ke sini (DPRD Kabupaten Cianjur)," kata Rama, Selasa (7/10/2025).

Rama menjelaskan, pihaknya menuntut untuk menghentikan sementara distribusi MBG di seluruh wilayah Kabupaten Cianjur hingga ada jaminan keamanan dan dampak positif.

Baca juga: Polres Pangandaran Berlakukan Rapid Test pada MBG Sebelum Didistribusikan ke Sekolah

"Kedua, melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh vendor MBG. Bahkan dari sekian banyak dapur, hanya ada tiga atau empat yang memiliki Sertifikast Laik Higiene Sanitasi (SLHS)," kata dia.

Maka, Rama menilai, Pemkab Cianjur belum siap dan layak menjalankan program MBG. 

"Bagaimana berjalan sebuah dapur tanpa persyaratan yang memenuhi. Intinya Cianjur belum siap menjalankan Program MBG. Pemkab Cianjur harus memastikan angkat kebutuhan gizi, dan saat ini kita ketahui banyak menu MBG yang didistribusikan berisikan junkfood," kata dia.

Dia mengatakan, Pemkab Cianjur tidak dapat lepas dari tanggung jawab atas banyaknya kasus keracunan massal di lingkungan pendidikan. Namun Pemkab Cianjur sering beralasan bahwa MBG program pusat.

Baca juga: MBG di SDN 4 Pasirhalang Sukabumi Berhenti Sementara, SPPG Sebut Bukan karena Banyak Komplain

"Pemda Cianjur selalu beralasan bahwa program itu nasioanal, di sisi hal tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Secara spirit kita masih menjaga program itu, tapi Cianjur belum siap," kata dia.

Dia menambahkan, pihaknya akan terus menggelar aksi unjuk rasa hingga pemerintah mampu memberikan jaminan keamanan dan dampak positif.

"Aksi ini merupakan hari yang keempat, besok hingga Senin depan kita akan terus menggelar aksi serupa," kata dia. (*)