Respons Dedi Mulyadi soal Gedung DPRD Jabar Dilempari Sampah usai Dibersihkan Ojol: Nambah Kerjaan

TRIBUNJABAR.ID - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memberikan respons terkait aksi pelemparan sampah yang dilakukan sekelompok warga di Gedung DPRD Jawa Barat pada Kamis (4/9/2025).

Dedi Mulyadi mengatakan, kritik adalah bagian penting dari demokrasi. Akan tetapi cara penyampaikan kritik itu seharusnya tidak merusak hasil kerja orang lain.

"Saya sampaikan pada emak-emak yang kemarin ngelemparin gedung DPRD dengan sampah. Aduh, menyampaikan pendapatnya setuju nggak apa-apa, mendukung karena itu kebebasan dalam setiap orang dalam berdemokrasi menyampaikan kritik terbuka kepada penyelenggara negara," kata Dedi Mulyadi, dikutip Tribunjabar.id dari unggahan video di Instagramnya, Jumat (5/9/2025).

Dedi menyayangkan aksi pelemparan sampah di Gedung DPRD Jawa Barat tersebut.

Ia menegaskan, aksi pelemparan sampah itu justru bersifat kontraproduktif, mengingat sehari sebelumnya gedung DPRD telah dibersihkan oleh komunitas pengemudi ojek online (ojol).

Baca juga: BREAKING NEWS: Ibu-ibu Gelar Demo di Kantor DPRD Jabar, Lemparkan Sampah, Ini Tuntutannya

Ia menyebut tindakan pelemparan sampah itu tidak mencerminkan warga Jawa Barat.

"Itu gedungnya sudah dibersihkan oleh teman-teman ojol. Jadi kalau teman-teman ojol sudah membersihkan gedung DPRD, sudah mengecatnya, sudah merapihkannya, tiba-tiba emak dan akang-akang, teteh-teteh melempari dengan sampah, dengan aksi yang, orang lain sudah terdiam ini baru beraksi, perasaan nggak tepat deh. Tidak mencerminkan spirit orang Jawa Barat," katanya.

"Nanti jangan lagi begitu ya. Nanti kalau mau berdemo, bareng sama yang lain. Sampaikan pesannya secara terbuka, jangan sudah bersih kemudian baru berdemo, melempari sampah, nambah kerjaan lagi," ucapnya.

Ia mengatakan, demokrasi bukan hanya sekadar hak untuk protes, melainkan juga kewajiban untuk saling menghargai.

"Berdemokrasi adalah hak setiap orang. Saling menghargai adalah kewajiban setiap orang," kata Dedi.

Dalam video yang sama, Dedi juga mengajak warga Jawa Barat untuk meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW dalam momentum peringatan Maulid Nabi 2025.

Ia menekankan pentingnya sikap teladan yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW, seperti kejujuran, kebersihan hati, dan kesantunan dalam tindakan.

"Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW itu memperingatkan kita untuk segera kembali memperbaiki diri, mengikuti jejak akhlak Kanjeng Rasulullah yang menjadi teladan dalam kehidupan kita," tuturnya.

Ia pun meminta masyarakat untuk proaktif mengawasi penyelenggaraan para pejabat negara agar setiap kebijakan bisa tepat sasaran dan dirasakan dampaknya oleh masyarakat.

"Semoga kami penyelenggara negara bisa terus diawasi untuk memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat luas, menggunakan anggaran sebesar-besarnya demi kepentingan rakyat," lanjutnya.

Di keterangan unggahannya, Dedi kembali menyoroti pentingnya saling menghargai dalam kehidupan berdemokrasi

“Kasihan teman-teman OJOL yang sudah membersihkan. Mari tanamkan demokrasi dalam spirit saling menghargai. Itulah hakikat #Maulid Nabi,” sambungnya.

Baca juga: 3 Hari Demo di Kota Bandung Sisakan Sampah 40 Meter Kubik, Didominasi Reruntuhan RM Sambara dan Mess

Tuntutan Demo di DPRD Jawa Barat

Pagar kantor DPRD Jawa Barat dipenuhi sampah yang sengaja dibuang aksi massa, saat menggelar demo, di depan kantor DPRD Jabar, Kamis (4/9/2025). 

Aksi massa gabungan sejumlah forum masyarakat sipil seperti Dago Melawan, Tamansari Bersatu, Sukahaji Melawan, Cipedes Melawan dan Rakyat Anti Penggusuran ini digelar sejak pagi. 

Selain berorasi, massa juga melakukan aksi teatrikal membuang sampah ke area kantor DPRD Jabar, sebagai simbol bahwa kantor tersebut merupakan tempat sampah. 

Menurut pantauan, hampir seluruh bagian pagar Gedung DPRD Jabar dipenuhi sampah plastik dan sampah sisa makanan. Bau dari sampah itu pun relatif menyengat. 

"Warga menilai bahwa tempat ini selayaknya adalah tempat sampah. Maka tema hari ini, buang sampah pada tempatnya," ujar Angga, koordinator aksi.

Selain itu, massa aksi yang didominasi ibu-ibu ini menyampaikan sepuluh poin tuntutan, mulai dari reformasi Polri, sahkan Undang-Undang perampasan aset hingga pangkas anggaran tunjangan DPR.

Berikut poin-poin tuntutan masa aksi:

 1. Hentikan brutalitas aparat, penangkapan illegal, sweeping dan pamer kakuatan TNI/POLRI di lingkungan warga masyarakat.

 2. Cabut segala kebijakan yang tidak pro rakyat, tingkatkan upah pekerja disetiap sektor, lindungi pekerja dengan kepastian kerja dan sistem kerja yang adil.

 3. Rampas seluruh aset Koruptor dan hukuman mati baginya.

Baca juga: Viral, Anak Kosan Malam-malam Datangi Kantor Damkar Minta Tolong Rakit Kipas, Petugas Terkejut

 4. Wujudkan reforma Agraria sejati, distribusikan tanah untuk rakyat bukan untuk korporasi.

 5. Turunkan Pajak rakyat, harga kebutuhan pokok, tarif dasar listrik & BBM. Naikan Pajak Impor, Konglomerat dan Perusahaan multinasional.

 6. Pangkas anggaran DPR, Pejabat negara, TNI dan POLRI, perbesar anggaran pendidikan dan kesejahteraan rakyat.

 7. Batalkan Perjanjian Kerjasama TNI AD - Pemprov Jabar mengenai Manunggal Karya Bakti Skala Besar Pembangunan Daerah. Wujudkan Jabar anti militerisme.

 8. Reformasi POLRI dan wujudkan Supremasi Sipil, kembalikan Militer ke barak.
 
9. Tangkap, Adili dan Penjarakan para aparat pembunuh rakyat dalam aksi Agustus 2025 dan para pelanggar HAM berat dimasa lalu.

 10. Bebaskan masyarakat yang ditangkap dalam demonstrasi Agustus-September. Kemarahan Rakyat bukan tindakan Terorisme.

(Tribunjabar.id/Salma Dinda, Nazmi Abdurrahman)

Baca berita Tribun Jabar lainnya di GoogleNews.