Kemenkum Jabar Dampingi Cianjur Godok Aturan TPP, Kesejahteraan ASN Jadi Prioritas Utama

TRIBUNJABAR.ID - Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat menggelar Rapat Harmonisasi untuk membahas Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Cianjur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Kegiatan yang berlangsung di Bandung pada Selasa, 7 Oktober 2025, ini dihadiri oleh perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Cianjur, termasuk Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah serta Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah. 

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat, Asep Sutandar, dalam arahannya menekankan bahwa pemberian penghasilan dan tunjangan merupakan aspek krusial dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurutnya, regulasi ini harus selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, yang mengizinkan pemerintah daerah memberikan TPP dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan persetujuan DPRD.

Asep Sutandar menegaskan dukungannya agar peraturan ini dirumuskan secara cermat untuk memastikan TPP diberikan berdasarkan pertimbangan objektif seperti beban kerja, prestasi, kondisi kerja, dan kelangkaan profesi. 

Rapat ini menjadi forum bagi tim perancang peraturan perundang-undangan Kanwil Kemenkum Jabar untuk memberikan masukan teknis dan memastikan setiap norma dalam rancangan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Langkah ini merupakan wujud pembinaan Kemenkum Jabar dalam memastikan produk hukum daerah di Jawa Barat, khususnya di Cianjur, memiliki kualitas yang baik dan dapat diimplementasikan secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan ASN.