Pasca Peresmian Posbankum, Kemenkum Jabar Tancap Gas Gelar Pelatihan Paralegal Skala Masif
Di bawah arahan Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat, Asep Sutandar, rapat ini bertujuan menyatukan visi dan langkah teknis guna memastik
TRIBUNJABAR.ID - BANDUNG – Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat menggelar Rapat Persiapan Persamaan Persepsi untuk Kegiatan Pelatihan Paralegal Serentak Mandiri Gelombang I di Bandung pada Selasa, 07 Oktober 2025. Kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia hukum di tingkat desa dan kelurahan, menyusul peresmian 5.957 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh Jawa Barat pada 2 Oktober 2025 lalu.

Di bawah arahan Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat, Asep Sutandar, rapat ini bertujuan menyatukan visi dan langkah teknis guna memastikan pelatihan paralegal berjalan efektif. Inisiatif ini didasari oleh tantangan besar di Jawa Barat, provinsi dengan populasi lebih dari 50 juta jiwa, di mana masih banyak masyarakat pedesaan yang kesulitan mengakses keadilan karena berbagai kendala, termasuk biaya dan pemahaman hukum yang minim.
Dalam rapat yang dihadiri oleh perwakilan biro hukum pemerintah daerah, kepala desa, lurah, serta calon peserta, ditekankan bahwa paralegal akan menjadi ujung tombak layanan bantuan hukum. Sebagai individu yang berasal dari komunitas lokal, mereka memiliki posisi strategis karena memahami kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakatnya.

Pelatihan ini diselenggarakan sebagai implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum, yang menjamin peningkatan kapasitas serta perlindungan bagi para paralegal.
Sinergi antara Kemenkum Jabar, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan program ini. Melalui pelatihan berskala masif tersebut, diharapkan para paralegal akan mampu memberikan edukasi, advokasi, dan pendampingan hukum yang berkualitas, sehingga dapat mewujudkan akses keadilan yang merata dan berkeadaban bagi seluruh lapisan masyarakat di Jawa Barat.
Kanwil Kemenkum Jabar Harmonisasikan Raperwal Kota Bandung Terkait Pembentukan UPTD Dinas Kesehatan |
![]() |
---|
Kemenkum Jabar Dorong Cianjur Mutakhirkan Aturan Bansos Kemiskinan Ekstrem |
![]() |
---|
Kemenkum Jabar Dampingi Cianjur Godok Aturan TPP, Kesejahteraan ASN Jadi Prioritas Utama |
![]() |
---|
Gandeng Unpad, Kemenkum Jabar Ungkap Peran Vital Notaris dalam Skema Pembiayaan Ekonomi Kreatif. |
![]() |
---|
Kemenkum Jabar Godok Aturan Tunjangan ASN dan Bansos Kemiskinan Ekstrem Cianjur |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.