KDM Ungkap Pembentukan Tim Pengkaji Hari Lahir Jabar: "Kalau Sunda Arahnya Siliwangi, Harus ke Sana"

"Nah, kalau Sunda arahnya Siliwangi, harus ke sana," ujarnya.

Sementara itu, Presidium Pinisepuh MMS Dindin S. Maolani turut memberi pandangannya. Ia menyebut persoalan identitas dan kehidupan masyarakat Sunda sudah tidak lagi terpisah atau bersifat kecil.

Ia menilai keadaan saat ini merupakan bagian dari masalah besar yang memiliki kaitan satu sama lain.

Ia menjabarkan berbagai tantangan yang melanda kawasan Sunda Raya. Mulai dari ketimpangan fiskal pemanfaatan kekayaan alam hingga tata ruang yang terus diekstraksi namun belum memberikan manfaat merata bagi rakyat.

Masalah kebudayaan yang makin tersisihkan juga menjadi perhatian. Ada juga situasi pendidikan yang tertinggal, ekonomi yang rentan dan masih bergulat dengan kemiskinan, serta kepemimpinan bersama yang sedang tumbuh namun belum sepenuhnya solid.

Sebagai wujud keseriusan, MMS menyerahkan dokumen manifesto langsung kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam acara tersebut.

Para tokoh yang hadir turut menyaksikan momen penting tersebut. Manifesto itu merupakan hasil panjang dari Sawala Maya I dan II, lalu dilanjutkan musyawarah di Unpad pada 15 November 2025.

Ada empat agenda strategis yang dituangkan dalam Manifesto Peradaban Sunda Raya demi menyongsong Indonesia Emas 2045. Seluruh agenda tersebut juga menjadi dorongan bagi langkah besar negara di tahun emas itu.

Agenda pertama berkaitan dengan penguatan jati diri serta dorongan pemajuan kebudayaan Sunda. Konsep ini mencakup revolusi pendidikan karakter Sunda. Kemudian kebijakan afirmatif terhadap bahasa serta toponimi. Hingga inisiasi dana abadi kebudayaan Sunda Raya sebagai penopang.

Agenda kedua mendorong hubungan pusat-daerah lebih adil melalui konsep Sunda jeung Sarakan jeung Sunda jang Negara. Pelaksanaannya meliputi reforma keadilan fiskal nasional. Lalu integrasi Sunda Raya melalui konsep kerja sama ala Benelux (persatuan ekonomi politik yang terdiri dari tiga negara tetangga di Eropa Barat: Belgia, Belanda, dan Luksemburg). Juga dorongan pencabutan moratorium pemekaran daerah otonom baru secara selektif. Serta peninjauan ulang kebijakan strategis nasional pada wilayah Sunda.

Agenda ketiga menjangkau peningkatan kesejahteraan bersama. Dalam pelaksanaannya ada audit menyeluruh proyek strategis nasional di wilayah Sunda. Lalu reforma agraria kultural yang memberi ruang ekonomi rakyat. Serta pembangunan berdasarkan data presisi dan Indeks Kesejahteraan Sunda Raya.

Agenda keempat berkaitan dengan sistem kepemimpinan Sunda yang lebih terorganisasi. Caranya melalui pembentukan Sunda Leadership Institute. Konsolidasi fraksi Sunda Raya pada wakil rakyat asal Jawa Barat, Banten, dan Daerah Khusus Jakarta di DPR, DPD, dan DPRD juga menjadi bagian dari itu. Selain itu dilanjutkan dengan penyusunan buku putih perjuangan Sunda. Hingga upaya mendorong pengakuan MMS sebagai mitra strategis negara dan daerah.