PBB-P2 Cirebon Baru Tercapai 44 Persen, Ada Kecamatan yang Lampaui Target, Ada Pula yang Terseok

Salah satunya adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

Selain itu, keterbatasan sumber daya penagihan di desa-desa juga menjadi kendala.

Baca juga: Pemkab Subang Tak Langsung Setuju Usulan Dedi soal Penghapusan Tunggakan PBB, Lakukan Langkah Ini

Situasi ekonomi pascapandemi pun ikut berpengaruh.

Tak sedikit warga yang memilih menunda pembayaran hingga jatuh tempo.

“Masih ada masyarakat yang menunggu jatuh tempo tanpa menyadari keterlambatan bisa menambah beban."

"Edukasi terus kami lakukan agar mereka menyadari pentingnya membayar tepat waktu,” jelas dia.

Padahal, PBB-P2 menjadi salah satu sumber utama pendapatan asli daerah (PAD) yang dipakai untuk mendanai program pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Cirebon.

Menjelang triwulan terakhir 2025, Bapenda berencana melakukan percepatan.

Kolaborasi dengan perangkat desa, camat, hingga masyarakat akan digencarkan agar tidak ada tunggakan yang tersisa.

“Kami optimistis penerimaan bisa lebih mendekati target."

"Pajak yang dibayarkan akan kembali dalam bentuk pembangunan di wilayah masing-masing,” katanya.