Ketua Forum Komunikasi SMK Swasta Pangandaran Tuding Ada Upaya Sistematis pada SPMB 2025

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Pangandaran, Padna

TRIBUNJABAR.ID, PANGANDARAN - Ketua Forum Komunikasi SMK Swasta Kabupaten Pangandaran, Muslih Nawawi Aziz, menilai ada upaya sistematis dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025. Upaya sistematis itu adalah mematikan eksistensi sekolah swasta di Jawa Barat, khususnya di wilayah Pangandaran.

Menurut Muslih, sejumlah regulasi dalam SPMB tahun ini tidak relevan dan merugikan sekolah swasta. Dia juga menyoroti proses usulan kuota di sekolah negeri yang menurutnya tidak melalui mekanisme verifikasi formal dari pihak berwenang seperti koordinator pengawas (korwas) maupun Kantor Cabang Dinas (KCD).

"Awalnya disebutkan bahwa korwas tidak memiliki kewenangan untuk memverifikasi usulan kuota. Tapi saat dikonfirmasi, pihak KCD justru mengatakan bahwa pengawas yang seharusnya melakukan verifikasi. Lalu siapa yang benar? Siapa yang bohong?" ujar Muslih kepada Tribun Jabar di Pangandaran, Rabu (2/7/2025) siang.

Menurut Muslih, di Kabupaten Pangandaran ada 11 sekolah negeri dan 2 MAN (madrasah aliyah negeri) yang mengusulkan kuota penerimaan masing-masing hingga 500 siswa. 

Baca juga: LINK dan Cara Lihat Jadwal dan Lokasi Tes Terstandar SPMB Jabar 2025, Digelar Besok 3 Juli

Sementara jumlah lulusan SMP dan MTs di Kabupaten Pangandaran pada tahun ini hanya sekitar 5.989 siswa.

"Kalau semua siswa masuk ke sekolah negeri, sekolah swasta hanya kebagian sedikit. Padahal di Pangandaran ada 24 SMK swasta, 3 SMA swasta, dan 10 MAN swasta, total 37 sekolah. Mereka harus berebut ratusan siswa sisa dari SPMB negeri," katanya.

Muslih menyebut kondisi ini sangat tidak adil dan memperlihatkan sistem seleksi yang masif dan sistematis untuk mengikis keberadaan sekolah swasta. 

Ia menyayangkan program Penanggulangan Anak Putus Sekolah (PAPS) yang menurutnya hanya melibatkan sekolah negeri.

"Kami mendukung sepenuhnya program PAPS. Tidak boleh ada anak usia sekolah yang putus sekolah. Tapi kenapa program ini hanya menyasar sekolah negeri? Sekolah swasta dikesampingkan," ucap Muslih.

Selain itu, pihaknya menyoroti surat edaran tambahan kuota rombongan belajar (rombel) yang memperbolehkan hingga 50 siswa per kelas. 

Surat edaran ini, menurutnya, baru muncul setelah SPMB berjalan. Dia mengatakan, hal itu memperkuat dugaan adanya skenario sistematis untuk menyerap habis siswa oleh sekolah negeri.

Muslih pun mengkritik sistem pendaftaran online yang tidak memberikan pilihan kepada sekolah swasta.

"Pilihan satu dan dua hanya untuk sekolah negeri. Sekolah swasta hanya muncul di pilihan ketiga. Ini jelas sangat merugikan," ujarnya.

Baca juga: Disdik Jabar Sebut Tambah Rombel untuk Fasilitasi Siswa, Minta Sekolah Swasta Tingkatkan Kualitas

Muslih berharap Pemprov Jawa Barat dan dinas pendidikan dapat memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini agar keberadaan sekolah swasta tetap terjaga.