Jeritan SMK Bina Budi Purwakarta, Baru Terima 7 Pendaftar hingga Sepekan Sebelum Tahun Ajaran Baru

Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Deanza Falevi

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Kondisi memprihatinkan dialami SMK Bina Budi Purwakarta yang berada di bawah naungan Yayasan Yasri. Hingga sepekan menjelang dimulainya tahun ajaran baru, hanya ada tujuh calon siswa yang mendaftar.

Minimnya pendaftar disinyalir sebagai dampak dari kebijakan pemerintah yang mengizinkan sekolah negeri menerima hingga 50 siswa per rombongan belajar (rombel).

Jumlah pendaftar SMK Bina Budi yang berada di Jalan Veteran, Kelurahan Nagri Kaler, Kecamatan/Kabupaten Purwakarta, merosot jauh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sebelumnya SMK Bina Budi mampu mengelola hingga 10 kelas aktif.

Saat ini hanya tersisa tiga kelas dengan total siswa aktif 36 orang dari kelas 10 hingga kelas 12.

"Bahkan dari tujuh siswa yang sudah mendaftar pun, kami tidak yakin mereka akan bertahan. Karena sering kali sekolah negeri membuka gelombang tambahan, dan siswa bisa saja berpindah," ujar Kepala SMK Bina Budi, Aam Aminah, saat ditemui Tribunjabar.id, Senin (7/7/2025).

Baca juga: Rombel Menjadi 50 Siswa, Bupati Bandung Ingatkan Kondisi Ukuran Ruangan Kelas: Terlalu Penuh

Menurutnya, berbagai upaya promosi telah dilakukan seperti melalui media sosial dan kunjungan ke SMP. Namun hal itu belum memberikan dampak signifikan.

"Dari 14 ruangan kelas yang ada, kini hanya tiga ruangan kelas yang aktif digunakan, padahal sekolah kami sudah akreditasi A," keluh Aam.

Ia mengatakan, pada SPMB tahun ini, pihaknya menargetkan satu jurusan dengan satu kelas sesuai aturan kementerian, yakni 36 siswa.

Nasib serupa juga dialami oleh SMK Farmasi Yasri, yang saat ini baru menerima 14 siswa untuk dua program studi. 

Ketua Dewan Pembina Yayasan Yasri, Agus Muharam, menyampaikan kekhawatirannya terhadap keberlangsungan sekolah-sekolah swasta jika tren ini terus berlanjut.

Baca juga: Soal Ketentuan Rombel, Kepsek di Pangandaran Menunggu Kebijakan Berpihak ke Sekolah Swasta

"Kami tetap berupaya mempertahankan sekolah, tapi dengan jumlah siswa yang sangat sedikit, kami menghadapi tantangan besar untuk menggaji guru dan staf administrasi. Ini bisa menjadi bumerang bagi sekolah swasta," ujar Agus.

Para pengelola sekolah swasta berharap pemerintah dapat meninjau ulang kebijakan penerimaan siswa hingga 50 orang di satu kelas pada sekolah negeri.

Selain itu, Agus berharap pemerintah juga mempertimbangkan dampak kebijakan tersebut terhadap sekolah swasta yang turut berperan dalam mencerdaskan bangsa.

"Kami berharap ada kebijakan yang adil. Jika sekolah negeri terus dibolehkan menerima rombel maksimal tanpa batasan, maka sekolah swasta akan terus terpinggirkan. Harus ada kerja sama agar dunia pendidikan kita berkembang secara merata," kata Agus. (*)