Bahaya bagi Perguruan Tinggi jika Ikut Kelola Tambang, ITB Dukung Keputusan DPR: Fokus pada Tridarma

Pada peraturan undang-undang, kata dia, tidak ada yang mengatur perubahan ruang atau kawasan pada wilayah WIUP. 

Baca juga: Dony Ahmad Munir: Sumedang Butuh Tambang, Tapi Tidak yang Ilegal

“Nah, revisi itu atau rancangan revisi ini tidak ada memiliki kewajiban adanya pertimbangan daya tampung lingkungan hidup dalam aktivitas pertambangan itu sendiri.” 

“Artinya, dalam konteks di Jabar ini sebetulnya diperluas izin usaha wilayah pertambangan. Tapi, dalam ruas ini tidak menghilangkan, atau mengesampingkan pemerintah yang harus memperhatikan daya dukung lingkungan,” imbuhnya. 

Lebih lanjut, kegiatan yang sifatnya eksplorasi dan eksploitasi itu tidak semerta-merta terhadap UU yang direncakan terhadap revisi tersebut. 

“Ini jadinya cenderung mengedapankan kepentingan-kepentingan sekelompok pengusaha yang bergerak dibidang tambang. Nah, adapun dalam konteks tidak keprofesionalan dan tidak ada pengalaman perguruan tinggi, itu kan akan mengancam kerusakan yang sangat lebih masif ke depan,” jelasnya. 

Dia memaparkan potensi kerusakan yang terdampak dalam kegiatan perluasan tambang ini akan menyebabkan degradasi (penurunan kualitas, kemunduran atau kemerosotan) kawasan per tahunnya. 

“Tidak heran, bagaimana komposisi bencana yang terjadi di Jabar itu lebih dominan. Merujuk pada catatan Walhi, satu tahun ke belakang, potensi bencana yang paling tinggi itu sekarang sudah masuk ke wilayah Sukabumi, Bogor, Cianjur. Di mana perluasan izin usaha wilayah tambang diproyeksikan di kabupaten tersebut dan komposisi bencananya sangat meningkat,” jelasnya. (*)