Menteri Bahlil Tegaskan Pemerintah Tak Bersalah, Sebut Alasan BBM SPBU Swasta Langka

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, angkat bicara soal kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta. 

Bahlil menegaskan bahwa pemerintah sudah memberikan kuota impor BBM sebesar 110 persen kepada SPBU swasta untuk tahun 2025.

Dalam keterangannya di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (15/9/2025), Bahlil membantah anggapan bahwa kelangkaan stok BBM di SPBU swasta disebabkan oleh kurangnya kuota impor dari pemerintah.

"SPBU swasta itu sudah diberikan kuota impor 110 persen dibandingkan dengan 2024. Ini biar clear ya, kita sudah memberikan kuota impor 110 persen," ujar Bahlil.

Sebagai contoh, Bahlil menjelaskan bahwa jika pada tahun 2024 sebuah perusahaan mendapatkan kuota 1 juta kiloliter, maka di tahun 2025 mereka mendapat kuota 1,1 juta kiloliter.

Menurut Bahlil, jika masih terjadi kekurangan pasokan, SPBU swasta diminta untuk berkolaborasi dengan Pertamina.

Baca juga: Daftar Harga BBM Pertamina Hari Ini Senin 15 September 2025 di SPBU Jabar, Pertadex Jadi Rp 13.600

Ia beralasan, pasokan BBM adalah kebutuhan dasar yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan harus tetap dalam kontrol negara.

"Kalau masih ada kekurangan, kita minta untuk melakukan kolaborasi dengan Pertamina. Kenapa? Karena ini terkait dengan hajat hidup orang banyak," tegasnya.

Bahlil juga memberikan jawaban yang sama terkait laporan banyaknya pekerja salah satu perusahaan SPBU swasta, Shell, yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat kelangkaan BBM.

Bahlil kembali menyarankan agar Shell menjalin kerja sama dengan Pertamina.

"Sebenarnya mereka bisa melakukan kolaborasi dengan Pertamina. Dan kemarin saya sudah pimpin rapatnya Pertamina dan Wakil Menteri saya juga sudah pimpin rapat," tutupnya, seraya berjanji akan terus memantau perkembangan terakhir dari tim yang telah dibentuknya.