Kisruh Tabungan Siswa di Pangandaran

Tabungan Murid SD di Pangandaran Tak Cair karena Disikat Oknum Guru, Ketua DPRD Khawatirkan Hal Ini

Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, menyebut kasus uang tabungan murid mandek di sekolah dasar (SD) sudah terjadi cukup lama.

Penulis: Padna | Editor: Hermawan Aksan
Tribun Jabar
Asep Noordin, Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran 

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Pangandaran, Padna

TRIBUNJABAR.ID, PANGANDARAN - Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, menyebut kasus uang tabungan murid mandek di sekolah dasar (SD) sudah terjadi cukup lama.

"Ini di mana mana, bukan hanya di Kabupaten Pangandaran. Saya yakin secara nasional pun memiliki kasus yang sama (uang tabungan murid mandek di SD)," ujar Asep kepada Tribunjabar.id di Parigi, Sabtu (1/7/2023) siang.

Mengenai munculnya kasus uang tabungan di Pangandaran, Asep menilai Bupati Jeje Wiradinata pun cukup responsif dengan membentuk tim khusus untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi jumlah uang tabungan murid yang belum dikembalikan.

"Saya kira sudah teridentifikasi, termasuk jumlah nilainya (Rp 7,47 miliar di Kecamatan Cijulang dan Parigi). Tinggal, seperti apa langkah-langkah selanjutnya," katanya.

Dengan adanya kasus uang tabungan murid mandek, Asep mellihat ada beberapa hal yang harus dipilah atau dipentingkan dari korban uang tabungan murid itu sendiri.

"Seperti, ada siswa ataupun orang tua siswa yang secara ekonomi tidak mampu."

"Nah, tentu hal ini harus diperhatikan. Karena, kita khawatir siswa tidak bisa melanjutkan sekolahnya ke jenjang berikutnya," ucap Asep.

Apalagi, pemerintah mempunyai target untuk sekolah minimal sampai ke jenjang sekolah menengah atas (SMA).

"Dan itu menjadi perhatian pemerintah. Nah, tentu salah satu caranya adalah memilah warga-warga yang memang tidak mampu," ujarnya.

Untuk mendorong agar cepat selesai, DPRD Kabupaten Pangandaran pun melalui Komisi IV sudah berkoordinasi dengan tim khusus di lapangan.

Tentu, pihaknya bersama sama dengan pemerintah daerah menyusun langkah-langkah apa yang tepat harus dilakukan.

"Tapi, untuk sekarang yang penting bagi kita adalah bagaimana tim khusus bisa memilah mana siswa-siswa mampu dan tidak mampu."

"Jangan sampai, gara-gara uang tabungan, siswa tidak bisa melanjutkan sekolah," kata Asep. (*)

Sumber: Tribun Jabar
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved