Dugaan Pungli PPDB oleh Oknum Komite SMKN di Garut, KCD : Komite Tidak Ada Urusannya dengan PPDB!

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Garut, Sidqi Al Ghifari

TRIBUNJABAR.ID, GARUT - Adanya dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum komite di salah satu SMKN dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Garut direspon Dinas Pendidikan Jabar Wilayah XI Garut.

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jabar Wilayah XI Garut, Aang Karyana mengatakan, pihaknya tidak meyakini terduga pelaku merupakan anggota komite.

"Saya tidak meyakini itu (komite sekolah), masa komite berani seperti itu, komite itu tidak punya posisi apa-apa di PPDB," ujarnya saat dihubungi Tribunjabar.id, Senin (12/6/2023).

Ia menyebut, orang tua siswa harus hati-hati dengan orang yang mengaku komite sekolah yang menjanjikan bisa meloloskan anaknya dalam PPDB.

Baca juga: Dugaan Pungli di PPDB 2023 Garut, Orangtua Siswa Diminta Rp 5 Juta oleh Oknum Komite SMKN

Aang menjelaskan bahwa setiap siswa yang mendaftar PPDB saat ini dapat dipantau melalui website resmi.

Sehingga orang tua dapat memantau secara langsung setiap waktu, apakah anak mereka memiliki kemungkinan lolos atau tidak.

"Kenyataannya, kan, kalo online mah siapapun gak ada yang bisa merubah-rubah, itu karena sudah dikunci sistemnya di provinsi," ungkapnya.

Bahkan menurutnya, Dinas Pendidikan dan pihak sekolah pun tidak memiliki kewenangan untuk merubah data yang sudah dimasukan ke dalam website PPDB.

Menurutnya, PPDB yang diselenggarakan secara online, semata-mata untuk meminimalisir adanya praktek pungli.

"Jadi dikasih tau, lah (para orang tua), hati-hati juga (ada pungli)," ungkapnya.

Sebelumnya seorang orang tua siswa di Garut mengeluh adanya dugaan praktek pungli pada PPDB di salah satu SMKN ternama.

Hal tersebut diungkapkan oleh orang tua siswa berinisial RZ (36) saat mendaftarkan anaknya.

Ia menyebut diminta uang sebesar Rp 5 juta hingga Rp 7 juta rupiah agar anaknya bisa diprioritaskan masuk ke sekolah impiannya.

"Bilangnya uang prioritas agar anak saya bisa lolos PPDB, lima juta sampai tujuh juta malahan mintanya," ujar RZ kepada Tribunjabar.id, Senin (12/6/2023).

Ia menuturkan, penawaran tersebut disampaikan oleh salah satu komite sekolah sepulang dirinya mendaftarkan sang anak.

RZ juga mengaku, oknum tersebut memperkenalkan dirinya sebagai salah satu orang yang aktif di Dewan Pendidikan Garut.

Baca juga: Hari Terakhir PPDB, Fortusis Belum Dapat Aduan Kecurangan, Minta Direkam Jika Ada Pungli di Sekolah

"Ya pas pulang langsung diajak ketemuan. Saya tolak langsung, saya bilang gimana nanti saja, mau lolos syukur engga juga tidak masalah, masih banyak sekolah lain yang lebih bagus," ungkapnya.

Ia menyebut, jika pun ada uang iuran yang harus dibayarkan maka hal tersebut dianggap sah, namun permintaan tersebut bukan atas dasar iuran.

Melainkan uang prioritas yang nantinya dijanjikan anaknya tersebut bisa lolos PPDB di sekolah pilihannya.

"Kalo pun ada uang iuran, itu biasa, waktu SMP juga ada. Tapi ini belum juga sah jadi siswa, sudah dimintai uang," ungkapnya.

"Kasihan mereka yang masuk jalur prestasi yang benar-benar berprestasi, bisa saja tidak lolos karena ada pungli," lanjutnya.

RZ meminta semua pihak di lingkungan sekolah agar jujur dalam menyelenggarakan PPDB.

Hal tersebut menurutnya untuk memberikan edukasi kepada para siswa agar mengikuti kompetisi dengan sportif.

"Jangan biarkan anak-anak mencontoh perilaku curang," ungkapnya.(*)