BEM NUS Priangan Tolak Gelar Pahlawan untuk Soeharto, Ingatkan Rentetan Tragedi di Era Orde Baru

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Garut, Sidqi Al Ghifari

TRIBUNJABAR.ID, GARUT - Penyematan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke- 2 RI, Soeharto, masih menyisakan kontroversi di tengah masyarakat.

Terbaru, suara penolakan juga muncul dari wilayah Priangan Timur.

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara wilayah Priangan Timur menyatakan penolakan terhadap rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada mantan Presiden Soeharto. 

Mereka menilai kebijakan itu mencederai nurani rakyat dan mengkhianati sejarah kelam bangsa.

Kordinator BEM NUS Wilayah Priangan Timur, Dani Wijaya Kusuma, menegaskan bahwa gelar pahlawan tidak boleh dijadikan alat untuk memutihkan catatan pelanggaran HAM masa lalu. 

"Rezim orde baru di bawah kepemimpinan Soeharto sarat dengan praktik otoritarianisme, pemberangusan demokrasi, serta kejahatan terstruktur berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme," ujarnya kepada Tribunjabar.id, Kamis (13/11/2025).

Baca juga: Manajemen Persib Akhirnya Buka Suara Soal Kontrak dan Kabar Bojan Hodak ke Timnas

Ia menuturkan gerbang orde baru ditulis dengan darah dan air mata terhadap jutaan korban saat tragedi kemanusiaan pada tahun 1965.

Dari tragedi itu, selain diasingkannya sejumlah orang, terdapat nyawa yang menghilang tanpa proses peradilan hingga saat ini.

"Kemudian tragedi Tanjung Priok, hingga penculikan aktivis 1998, semua masih menunggu keadilan. Bagaimana mungkin seseorang yang memimpin di atas penderitaan itu disebut pahlawan," ucapnya.

BEM NUS Priangan juga menilai, upaya pengusulan Soeharto sebagai pahlawan nasional merupakan bentuk whitewashing atau pemutihan dosa sejarah.

Tindakan tersebut berpotensi mengaburkan memori publik dan menormalisasi kejahatan negara yang terjadi selama puluhan tahun kekuasaan orde baru.

"Gelar pahlawan adalah penghormatan suci bagi pejuang yang membela rakyat, bukan bagi penguasa yang menindas"

"Gelar ini sekarang diberikan kepada Soeharto, maka bangsa ini kehilangan arah moral dan lupa terhadap penderitaan para korban," kata Dani.

Ia berharap pemerintah tidak mengabaikan luka sejarah bangsa. Pihaknya mendesak negara memulihkan nama baik korban pelanggaran HAM, mengusut tuntas kasus-kasus kemanusiaan yang belum selesai, serta memastikan tragedi serupa tidak terulang kembali.

Pihaknya juga menyerukan semangat perjuangan mahasiswa untuk terus menjaga ingatan publik terhadap kebenaran sejarah.

"Soeharto bukan pahlawan, pahlawan adalah mereka yang berjuang demi keadilan," ujar Dani. (*)