Angka Kumulatif Covid-19 di Kota Bandung Tembus 2 Ribu, Kasus Baru Karena Pelacakan dan Testing

emerintah Kota Bandung tetap pada keyakinan jika penambahan pasien aktif Covid-19 setiap harinya terjadi akibat hasil dari masifnya pengetesan

Penulis: Nazmi Abdurrahman | Editor: Siti Fatimah
tribunjabar/mega nugraha
ilustrasi- Jalan Asia Afrika Bandung 

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemerintah Kota Bandung tetap pada keyakinan jika penambahan pasien aktif Covid-19 setiap harinya terjadi akibat hasil dari masifnya pengetesan yang dilakukan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung.

Berdasarkan data di laman pusat data dan informasi Covid-19 (Pusicov) Kota Bandung, hingga hari ini angka penularan Covid-19 masih terus terjadi dan jumlah kumulatifnya hingga Sabtu 7 November 2020 mencapai 2.181 orang.

Baca juga: Pandemi Covid-19, Penggunaan Trend Kosmetik Ikut Berubah, Ini Produk yang Banyak digunakan

Koordinator Bidang Perencanaan, Data, Kajian dan Analisa Gugus Tugas Covid-19 Kota Bandung, Ahyani Raksanagara mengatakan, adanya peningkatan ini merupakan hasil dari masifnya pengetesan serta pelacakan yang dilakukan Dinkes.

"Kasus positif ditemukan karena pelacakan dan testing dilakukan, namun angka kasus positif aktif masih fluktuatif," ujar Ahyani.

Baca juga: Masih Ada Penambahan Kasus Covid-19 di Bandung, Ternyata Ini Penyebabnya, Berikut Saran Epidemiolog

Ahli epidemiologi dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Panji Fortuna Hadisoemarto mengatakan, jika klaim Pemerintah terhadap peningkatan kasus terjadi hanya karena pelacakan dan pengetesan secara masif itu batasnya.

"Jadi begini, kapasitas trasing ada batasnya kalau memang betul berdasarkan kasus yang teridentifikasi, itu bagus. Tapi kalau ada kasus baru terus, kontaknya harus bertambah (treking) lama-lama cepat atau lambat, kapasitas untuk trasingnya tidak mencukupi," ujar Panji.

Baca juga: Di Tengah Pandemi, Komunitas Indonesia Timur Kumpulkan 5.322 Kantung Darah

Idealnya, kata dia, setiap kebijakan yang berkaitan dengan penanganan kasus Covid-19 harus berdasarkan pada hasil analisis data pelaporan yang sifatnya real time.

Sebab, dikhawatirkan jika kebijakannya malah kurang tepat.

Baca juga: Tingkatkan Pemahaman Bahaya & Cara Cegah Covid-19, 5 Dosen Keperawatan UBK Bentuk SARIMBID di Ponpes

 "Kalau kita gak punya data yang baik, saya khawatir kebijakan tidak tepat. Mestinya diketatkan, malah dilonggarkan. Apalagi sekarang sudah masuk bulan ke sekian, kita tidak bisa berlama-lama berketat-ketat. Kebijakan harus responsif terhadap perkembangan epidemiologi, jadi kunci utamanya adalah datanya harus tepat waktu," katanya.

Sumber: Tribun Jabar
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved