Ridwan Kamil Ungkap LPPD dari 20 Kabupaten Kota di Jabar Masuk Zona Hijau

Laporan Wartawan Tribun Jabar, M Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sebanyak 20 pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat masuk Zona Hijau (sangat tinggi) dan 6 lainnya masuk Zona Kuning (tinggi) dalam Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Barat Tahun 2018.

Sementara, satu Kabupaten lain, yakni Pangandaran, belum masuk tahap penialian kinerja karena syarat penyelenggaraan pemerintahan, yakni minimal sudah berjalan tiga tahun, belum terpenuhi.

“Untuk Jawa Barat dari 27 kabupaten kota, hanya 26 yang dinilai tahun lalu. Karena Pangandaran syaratnya tiga tahun penyelenggaraan pemerintahan secara umum, maka baru tahun ini akan dinilai,” kata Gubernur Jabar Ridwan Kamil saat ditemui usai menerima Tim Nasional EKPPD Tahun 2019 dan Tim Pemetaan Kapasitas Pemerintah Daerah di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (10/9/2019).

• Kenaikan Iuran BPJS Memberatkan Warga, Ridwan Kamil Bakal Kaji Solusinya, Alternatif Asuransi Swasta

• Ridwan Kamil Minta Pencurian Mobil di Gedung Sate Tak Terulang Lagi, Kasusnya Diserahkan ke Polisi

Dari 26 yang diperiksa, katanya 20 sudah masuk zona hijau (sangat tinggi), yang enam zona kuning atau tinggi. Menurut Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, ada sedikit persoalan yang membuat 6 kabupaten kota berstatus tinggi.

“Jadi, dalam perhitungan kalau ada masalah itu langsung kena penalti. Nah, penalti itu yang membuat kabupaten/kota, yang tadinya ada di zona hijau sangat tinggi, menjadi hanya tinggi zona kuning saja,” katanya.

Pemerintah Provinsi Jabar sendiri telah melakukan beberapa langkah untuk mengoptimalkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, di antaranya membangun komitmen bersama dengan kabupaten kota untuk peningkatan capaian kinerja setiap tahunnya, rapat koordinasi persiapan penyusunan LPPD dengan tim teknis di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dan pendampingan terhadap perangkat daerah dan tim penyusun LPPD kabupaten/kota khususnya dalam melakukan evaluasi mandiri.

• LINK LIVE STREAMING Timnas Indonesia vs Thailand, Garuda Ada Peluang Menang, Prediksi Susunan Pemain

• Kiper Persib Bandung Deden Natshir Sudah Bisa Berjalan, Main di Putaran Kedua? Ini Kata Dokter Rafi

Kemudian menyampaikan dokumen LPPD Tahun 2018 secara tepat waktu kepada pemerintah dan menyampaikan ringkasan LPPD kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik.

Emil mengatakan, hasil evaluasi LPPD akan berbanding lurus dengan komitmen kepemimpinan dari kepala daerahnya. Oleh karena itu, dia mengingatkan kepada Bupati dan Wali Kota agar turun tangan langsung.

“Kualitas penyelenggaraan daerah ini berbanding lurus dengan kepemimpinan. Jadi, saya titip Wali Kota atau Wakil Wali Kota, dan Bupati atau Wakil Bupati harus turun. Kalau hanya menunggu laporan dari bawah, percaya sama saya, pasti rankingnya segitu-segitu saja,” kata Emil.

Emil mencontohkan Kabupaten Indramayu yang mendapat ranking 1 untuk LPPD 2018. Tahun ini ranking satunya datang dari yang dulunya ranking di tengah-tengah melompat ke ranking satu yaitu Kabupaten Indramayu.

“Apa resepnya. Pak Bupatinya turun langsung, Pak Sekdanya juga, kepala dinas yang tidak disiplin ditahan TPP-nya. Sederhana. Karena LPPD ini urusannya cuman satu, kedisiplinan. Jadi, menghargai yang rajin dan memberi sanksi kepada yang malas,” imbuhnya.

Untuk itu, kata Emil, Pemdaprov Jabar akan memberikan kenaikan bantuan keuangan bagi daerah yang LPPD-nya baik. “Saya sudah instruksikan kalau yang LPPD-nya baik itu nanti bantuan keuangan provinsi juga naik. Kami ingin menghargai mereka-mereka yang kerja keras,” katanya.

EKKPD mendorong Pemdaprov Jabar untuk memberikan pelayanan masyarakat yang lebih baik. Hal itu dilakukan melalui solusi yang tepat dan cepat atas permasalahan pembangunan yang dilihat dari tiga aspek, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing.

Kepala Biro Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Dani Ramdan menungkapkan, secara umum berdasarkan EKPPD Tahun 2018, seluruh kabupaten/kota mengalami kenaikan. Namun, ada yang mengalami kenaikan pesat, tapi ada juga yang kenaikkannya relatif sedang atau sedikit.