Rabu, 8 April 2026

Membangun Kampus di Perbatasan: Strategi Geopolitik Prabowo

Perbatasan hari ini bukan lagi halaman belakang republik. Ia adalah garis depan pertarungan logistik global.

Tribun Jabar
Marsma TNI Dr. Ir. Hikmat Zakky Almubaroq, S.Pd., M.Si. Wakil Dekan 1 Fakultas Vokasi Logisitik Militer Universitas Pertahanan RI 

Oleh: Marsma TNI Dr. Ir. Hikmat Zakky Almubaroq, S.Pd., M.Si.

Wakil Dekan 1 Fakultas Vokasi Logisitik Militer Universitas Pertahanan RI

TRIBUNJABAR.ID - Di era ketika perang dimulai dari gangguan rantai pasok dan krisis pangan, kekuatan bangsa tidak lagi ditentukan hanya oleh senjata, tetapi oleh kemampuan manajemen logistik, dan membangun manusianya.

Perbatasan hari ini bukan lagi halaman belakang republik. Ia adalah garis depan pertarungan logistik global. Karena itu, membangun Fakultas Vokasi Logistik Militer di perbatasan adalah langkah geopolitik yang berani: membentuk karakter bangsa sekaligus menciptakan daya tangkal baru yang tidak berisik, tetapi menentukan; logistics-based deterrence.

Dari Garis di Peta menjadi Medan Pertarungan Geopolitik

Indonesia memikul beban geografis yang tidak ringan. Panjang garis pantai kita sekitar 108.000 kilometer. Jumlah pulau yang telah bernama dan berkoordinat pada 2024 dicatat 17.380 oleh Badan Informasi Geospasial. Angka-angka ini bukan hiasan pidato. Ini peta kerentanan sekaligus peta peluang.

Beban itu membesar karena Indonesia berdiri di jalur paling sibuk dalam perdagangan maritim. 

Analisis Indo-Pasifik yang sering dipakai dalam kajian keamanan maritim menyebut sekitar 60 persen perdagangan maritim dunia melintas di kawasan Indo-Pasifik, dan sembilan dari sepuluh pelabuhan tersibuk dunia berada di kawasan ini. 

Selat Malaka, salah satu nadi utama kawasan, dilalui sekitar 90.000 kapal per tahun. Jadi jangan heran bila setiap mil laut di sekitar kita dibaca negara lain sebagai kalkulasi strategis, bukan sekadar geografi.

Di dalam negeri pun, negara mengakui perbatasan adalah ruang kerja nasional. Badan Nasional Pengelola Perbatasan menyebut pengelolaan perbatasan ke depan mengedepankan lokasi prioritas di 19 provinsi dan 75 kabupaten/kota, didukung pusat kegiatan strategis, pulau-pulau kecil terluar, serta pos lintas batas. 

Pada periode sebelumnya, fokus kebijakan juga berbicara ratusan kecamatan lokasi prioritas di puluhan kabupaten/kota. Skala ini sederhana saja maknanya: perbatasan tidak bisa dikelola dengan pola pikir “sekadar pinggiran”.

Model Pembangunan Perbatasan: Ramai Sesaat atau Tangguh Berabad?

Tapal batas negeri bisa dibangun dengan banyak model. Ada model pembangunan berbasis bisnis hiburan. Ada yang memilih kawasan komersial instan.

Bahkan ada yang tergoda membangun pusat perjudian atau “ekonomi cepat” yang membuat uang berputar deras. Dalam hitungan bulan, lampu menyala, musik ramai terdengar, orang-orang datang dan pergi. Tetapi ukuran strategisnya bukan “ramai atau sepi”. Ukurannya adalah “tahan atau rapuh”.

Keramaian yang tidak membangun karakter adalah kemenangan semu. Ia menciptakan kerumunan, bukan komunitas. Ia membangun euforia, bukan identitas. Ia hidup dari konsumsi, bukan dari kapasitas.

Sumber: Tribun Jabar
Halaman 1/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved