Membangun Kampus di Perbatasan: Strategi Geopolitik Prabowo

Sebaliknya, pendidikan adalah proyek yang tidak heboh, tetapi paling mematikan dalam menghadapi ancaman jangka panjang. Karena pendidikan melahirkan manusia yang tidak mudah dibeli, tidak mudah dipecah, dan tidak mudah diprovokasi.

Ketika kampus berdiri di Garis kedaulatan, yang datang bukan hanya mahasiswa. Datang dosen, datang tenaga kependidikan, datang penelitian, datang latihan praktik. Dan yang orang kota sering lupa: datang orang tua, datang keluarga, datang rombongan kecil yang menengok anaknya sedang belajar di batas negeri. 

Di titik itulah ekosistem ekonomi tumbuh secara organik. Warung menjadi toko. Toko menjadi deretan ruko. Rumah singgah menjadi penginapan. Penginapan menjadi usaha jasa yang stabil. Lalu transportasi bergerak, layanan publik bertumbuh, bahkan pusat belanja akan muncul ketika daya beli dan arus kunjungan sudah terbentuk. Ekonomi seperti ini tidak sekadar berputar, tetapi berakar.

Tetapi mengapa saya menyebut ini geopolitik, bukan sekadar pembangunan daerah?

Karena perang modern bergeser. Hari ini yang dilumpuhkan pertama sering bukan garis depan, tetapi gudang, pelabuhan, jalur distribusi, dan akses pangan. Di tingkat teori, kita mengenal konsep “weaponized interdependence”: jaringan ekonomi global bisa dipakai negara tertentu untuk mengumpulkan informasi strategis atau menutup akses pihak lain. 

Lihat Laut Merah. Yang terjadi di Laut Merah saat ini bukan sekadar gangguan pelayaran biasa. Itu adalah geopolitik yang menekan logistik global. International Monetary Fund mencatat pada dua bulan pertama 2024, volume perdagangan melalui Terusan Suez turun sekitar 50 persen dibanding tahun sebelumnya. 

IMF juga mengingatkan bahwa dalam kondisi normal sekitar 15 persen volume perdagangan maritim global melewati Suez. United Nations Conference on Trade and Development menunjukkan dampaknya berlapis: transits di kanal turun puluhan persen, banyak kapal kontainer menghindari Suez dan mengalihkan rute memutar Tanjung Harapan, biaya dan waktu kirim naik, guncangan menekan rantai pasok, dan peta pelayaran ikut berubah. 

Lihat Ukraina. World Bank menyebut perang Rusia-Ukraina sebagai salah satu guncangan pasokan terbesar dalam beberapa dekade: harga energi dan pangan melonjak, dan harga gandum diproyeksikan naik lebih dari 40 persen pada 2022. UNCTAD menegaskan rapuhnya harga pangan global: sekalipun harga turun dari puncak, levelnya tetap tinggi dan mudah terpicu oleh gangguan pasar, pembatasan ekspor, atau lonjakan biaya energi dan pupuk. 

Perang di satu kawasan, lapar di kawasan lain. Ini realitas. Dan dalam dunia yang saling terhubung seperti ini, negara yang tidak menguasai logistiknya sendiri sedang menyerahkan masa depannya kepada volatilitas global.

Jika supply chain bisa dipakai sebagai senjata, maka ketahanan pangan dan logistik adalah pertahanan masa depan. Inilah yang saya sebut logistics-based deterrence: daya gentar yang lahir bukan dari ancaman tembak, tetapi dari kemampuan bertahan, memproduksi, menyimpan, mengolah, dan mendistribusikan ketika dunia terguncang.

Dalam kerangka kebijakan pertahanan saat itu, pendirian Fakultas Vokasi Logistik Militer Universitas Pertahanan RI di Belu, perbatasan antara RI dengan Timor-Leste, dapat dibaca sebagai strategi geopolitik yang visioner. 

Fakta institusionalnya jelas, pada peresmiannya, Kampus ini ditegaskan berfokus pada aspek logistik dengan target ketahanan pangan daerah untuk mendukung ketahanan nasional, dengan program studi yang langsung menyentuh problem perbatasan (Pengolahan lahan kering, budi daya ternak, perikanan, pengolahan hasil laut, permesinan kapal, dan lainnya). 

Dan jangan lupa konteks politik-administratifnya: pada periode itu, Prabowo memang menjabat Menteri Pertahanan dan berada dalam struktur pengambilan keputusan Kemhan yang menegaskan bahwa FVLM di Belu sebagai penguatan pendidikan vokasi pertahanan yang adaptif, menyiapkan SDM pertahanan yang profesional, terampil, dan berkarakter, khususnya untuk konteks penguatan pertahanan di wilayah perbatasan. Ini bukan kampus pinggiran. Ini kampus garis depan.

Dan ALKI membuat semua ini menjadi jauh lebih serius. Pemerintah menetapkan Alur Laut Kepulauan Indonesia melalui PP 37 Tahun 2002 yang memuat ALKI I, II, dan III beserta cabang-cabangnya. Dunia pun mengakui jalur ini: International Maritime Organization melalui Resolusi MSC.72 (69) mengadopsi “partial system of archipelagic sea lanes” di perairan kepulauan Indonesia. Jika dunia mengakui jalur kita, dunia juga menaruh kepentingan di jalur kita.

Perbatasan dan perairan kita bukan hanya batas, tetapi panggung kompetisi.
Karena itu, saya kembali ke konstitusi, dengan satu kutipan yang seharusnya membuat kita tersadar.