Polisi Tetapkan Status Hukum Pelaku Peledakan di SMAN 72 Jakarta, Ini Pasal yang Menjeratnya

Akhirnya polisi menetapkan status hukum terhadap siswa pelaku peledakan di SMAN 72 Jakarta, berikut berbagai pasal yang menjeratnya

Editor: Hilda Rubiah
Kolase Instagram Listyo Sigit Prabowo
LEDAKAN DI SMAN 72: Ekspresi terduga pelaku (kanan) ledakan di SMAN 72 Jakarta saat dijenguk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (kiri) pada Sabtu, 8 November 2025 jadi sorotan. - Polisi menetapkan status hukum terhadap siswa pelaku peledakan di SMAN 72 Jakarta, berikut berbagai pasal yang menjeratnya 

Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Margaret Aliyatul Maimunah mengapresiasi langkah cepat berbagai pihak dalam menangani korban ledakan di SMAN 72 Jakarta Utara.

Menurut Margaret, respons medis dan psikologis berjalan efektif berkat kolaborasi antara layanan kesehatan, Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI), psikolog Polri, serta unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). 

Hingga kini, pendampingan telah diberikan kepada 96 korban.

“Kita patut mengapresiasi tenaga kesehatan dan tim psikolog yang langsung turun membantu anak-anak korban,” ujar Margaret, dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa (11/11/2025).

Sejak hari pertama kejadian pada Jumat (7/11/2025), KPAI melakukan pemantauan langsung ke rumah sakit dan sekolah. 

Margaret menegaskan, KPAI memastikan seluruh korban, baik yang mengalami luka fisik maupun trauma, mendapatkan penanganan yang layak.

“Kami juga berkoordinasi dengan pihak sekolah dan kepolisian agar proses belajar tetap berjalan, sekaligus memastikan dukungan psikologis diberikan secara menyeluruh,” tambahnya.

Terkait pelaku yang masih di bawah umur, KPAI menegaskan proses hukum harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Undang-Undang Perlindungan Anak. 

Margaret menekankan pentingnya penerapan pendekatan diversi dan keadilan restoratif.

“Anak yang berhadapan dengan hukum tidak bisa diperlakukan seperti orang dewasa. Prinsipnya harus untuk kepentingan terbaik anak,” tegasnya.

Lebih lanjut, Margaret menyoroti pentingnya penguatan perlindungan dan keamanan anak di sekolah. 

Ia menegaskan, satuan pendidikan harus menjadi lingkungan yang aman dari segala bentuk kekerasan.

“Kami akan terus mendorong implementasi Sekolah Ramah Anak serta peran aktif tim pencegahan kekerasan di sekolah agar kasus seperti ini tidak terulang,” ujarnya.

Selain itu, KPAI juga mengingatkan pentingnya dukungan keluarga dan pengawasan terhadap aktivitas anak, baik di dunia nyata maupun digital. 

Margaret menilai maraknya konten negatif di media sosial perlu menjadi perhatian bersama.

Sumber: Warta Kota
Halaman 2/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved