Pemprov Jabar Akan Beli Radar Pendeteksi Dini Bencana pada Tahun Depan

Ringkasan Berita:

• Pemprov Jabar akan membeli radar pendeteksi dini potensi bencana.
• Alat ini dimaksudkan agar proses mitigasi dapat dilakukan supaya tidak berdampak parah.
• Alat yang akan dioperasikan MBKG itu pengadaannya dilakukan tahun depan. 

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana membeli radar pendeteksi dini potensi bencana pada tahun anggaran 2026. 

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengatakan, selama ini bencana yang terjadi di sejumlah daerah di Jabar kerap tidak terdeteksi sebelumnya.

"Mudah-mudahan lelangnya bisa dilakukan secepatnya. Di 2026 kami Pemda Jabar itu memiliki radar. Karena selama ini enggak punya radar, ternyata," ujar Dedi setelah Apel Siaga Bencana di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (5/11/2025). 

Nantinya, kata Dedi, radar tersebut akan dioperasikan oleh BMKG untuk mendeteksi potensi peristiwa kebencanaan di wilayah Jabar.

Baca juga: BPBD Purwakarta Minta Warga Siap Hadapi Musim Hujan Terutama di Perbukitan dan Bantaran Sungai

“Teknisnya dari BMKG. Sehingga Jabar memiliki kelengkapan dalam membaca seluruh fenomena situasi," ucapnya.

Dedi tidak merinci berapa biaya yang akan dikeluarkan untuk membeli radar tersebut. Dia hanya memastikan bahwa rencana pembelian radar menggunakan APBD Provinsi Jabar ini sudah dihitung dan dipertimbangkan dengan baik.

“Semua ini berasal dari anggaran pemerintah Provinsi Jawa Barat yang kita melakukan relokasi dengan tepat, belanja dengan tepat, penghitungan dengan tepat. Walaupun ada pemotongannya juga tepat saya lihat," katanya. 

Selama ini, kata Dedi, pihak yang terlibat dalam proses penanganan bencana selalu ramai setelah bencana itu terjadi. Maka, dengan adanya radar, proses mitigasi dapat dilakukan agar tidak berdampak parah.

Baca juga: Sesar Lembang dan Pergeseran Tanah Rongga Jadi Perhatian Khusus Siaga Bencana di Cimahi dan KBB

Masalah lainnya, kata Dedi, sebagian masyarakat Jabar selama ini masih banyak yang mengabaikan prediksi cuaca dari BMKG. Padahal, hal tersebut penting untuk mengatasi risiko dampak kebencanaan. 

"Mudah-mudahan kita ini tidak selalu ribut ketika sudah terjadi bencana. Tetapi kita justru siaga sebelum terjadi bencana, dan ada satu hal, orang Indonesia ini enggak percaya sama BMKG. Orang Indonesia ini enggak percaya pada perkiraan bencana," katanya. (*)