Pemkab Majalengka Akan Kaji Usulan Dedi Mulyadi Agar ASN WFH Saja

Ringkasan Berita:

• Pemkab Majalengka akan mengkaji soal kemungkinan ASN melakukan WFH.
• Wacana WFH sebenarnya sudah dibahas beberapa bulan lalu tapi Bupati Eman Suherman mengatakan ASN tak perlu WFH.

TRIBUNJABAR.ID, MAJALENGKA - Wacana penerapan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah bagi aparatur sipil negara (ASN) sebenarnya bukan hal baru di Majalengka. Pihak pemkab sudah pernah membahas beberapa bulan lalu.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Majalengka, Aeron Randi, mengungkapkan kala itu Bupati Majalengka, Eman Suherman, memberikan arahan untuk tidak menerapkan WFH. Pertimbangannya aspek birokrasi dan kondisi geografis wilayah Majalengka.

Aeron menilai kebijakan WFH di Majalengka perlu dikaji lagi untuk menyesuaikan kondisi terkini. 

Ia menyebutkan, pemerintah daerah akan mempelajari lebih dalam kemungkinan penerapan WFH dengan mempertimbangkan efektivitas kerja dan pelayanan publik.

“Untuk menjawab bagaimana dengan kondisi sekarang, sepertinya perlu dimintakan petunjuk sekaligus dikaji secara komprehensif dari kami,” jelas Aeron, Rabu (5/11/2025).

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mendorong semua kabupaten/kota di Jawa Barat agar ikut melaksanakan WFH bagi ASN di daerah masing-masing. Di Pemprov Jabar, uji coba dilakukan satu hari seminggu, setiap Kamis, mulai besok. 

Baca juga: Tunjangan ASN dan PPPK Pemprov Jabar Akan Dipotong Jika Memanfaatkan WFH untuk Liburan

Menurutnya, kebijakan ini merupakan langkah efisiensi anggaran daerah, terutama di wilayah yang menghadapi tekanan fiskal.

“Bekerja dari rumah menjadi salah satu cara efisiensi anggaran dengan menekan biaya penggunaan air, listrik, dan alat tulis kantor (ATK), terutama bagi daerah yang kesulitan fiskal,” kata Dedi, Senin (3/11/2025).

Dedi juga mencontohkan bahwa tidak semua daerah wajib menerapkan kebijakan tersebut. 

Baca juga: Dedi Mulyadi Dorong Kabupaten Kota di Jabar Ikut Terapkan WFH, Tapi Tak Termasuk Kabupaten Bogor

Ia menilai, daerah seperti Kabupaten Bogor masih memiliki kekuatan APBD yang cukup, sedangkan wilayah seperti Kuningan, Purwakarta, Subang, Pangandaran, dan Majalengka perlu mempertimbangkan WFH untuk mengurangi beban anggaran.

Dedi menambahkan, kehadiran ASN di kantor berdampak langsung pada peningkatan penggunaan sumber daya dan biaya operasional. Pemakaian listrik, air, dan internet bisa tinggi kalau ASN datang ke kantor. (*)