Polemik KJA di Pangandaran, Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono Apresiasi Langkah Unpad

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono, turut menyoroti masalah keramba jaring apung (KJA) lobster di Pangandaran. 

Ono mengatakan, Kementerian Kelautan sempat melakukan pelarangan KJA di kawasan Pantai Pangandaran, tapi faktanya tidak berjalan karena nelayan masih butuh makan.

"Sehingga banyak terjadi konflik di lapangan," ujar Ono, Kamis (28/8/2025).

Pemerintah pun, kata Ono, sempat menghadirkan kebijakan baru berupa pembesaran lobster yang dilakukan oleh swasta dengan melibatkan masyarakat. 

Tetapi praktiknya hanya menjadi akal-akalan untuk mendapatkan kuota ekspor benih bening lobster (BBL) dan akhirnya juga menyeret Menteri Kelautan dan Perikanan dalam lingkaran kasus korupsi. 

“Sehingga, hal mendasar yang perlu dipikirkan adalah bagaimana kebijakan itu ujungnya memperhatikan kesejahteraan nelayan," katanya.

Baca juga: Penolakan Keras Warga Pangandaran terhadap Keramba Jaring Apung: Wisata dan Nelayan Lokal Terancam

Dia mengatakan, permasalahan lobster ini harus didudukkan secara komprehensif dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.

"Pemerintah harus hadir,” ucap dia.

Ono juga mengapresiasi langkah Universitas Padjadjaran (Unpad) yang menaruh perhatian terhadap isu tersebut melalui riset di bidang perikanan.

“Unpad harus diapresiasi karena mau melakukan penelitian yang hasilnya bisa menyelesaikan masalah, bukan hanya ekonomi, tapi juga sosial, budaya, dan lingkungan. Semua pihak sebaiknya menahan diri dan memberi kesempatan kepada Unpad untuk melakukan penelitian,” katanya.

Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat ini menambahkan, pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus melibatkan akademisi dalam setiap perencanaan dan penyelesaian konflik.

Bahkan, Ono sangat mendukung hasil riset Unpad tersebut bisa diimplementasikan di daerah pesisir lainnya di Jawa Barat, sehingga manfaatnya akan terasa oleh semua nelayan.

Baca juga: Polemik KJA di Pantai Timur Pangandaran, Eks Kadis Perikanan Jabar Punya Pandangan Lain

“Banyak kepentingan dalam kebijakan lobster ini. Tidak menutup kemungkinan, ada juga pihak yang berharap BBL itu terus dijual secara ilegal, karena untungnya pasti sangat besar daripada dijual secara legal. Maka, bila ada kepentingan yang saling bertolak belakang, yang bisa menjadi penengah adalah akademisi. Pemprov dan pemkab harus duduk bersama dengan akademisi untuk mencari solusi terbaik,” ucapnya.

Polemik di Pangandaran sendiri sempat memanas setelah mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, menolak KJA dengan alasan dapat mengganggu kegiatan pariwisata lantaran lokasi ini adalah jantung penggerak urat nadi perekonomian. 

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, pun menyatakan dukungan penuh kepada warga Pangandaran yang menentang KJA di Pantai Timur karena dapat mengganggu kegiatan nelayan dan menghambat pariwisata daerah. (*)