Satpol PP Mulai Beri Surat Teguran, PKL Stasiun Kejaksan Cirebon Diulti Hingga 5 November

Ringkasan Berita:

• Satpol PP Kota Cirebon mulai berikan surat teguran kepada PKL di Stasiun Kejaksaan
• Surat teguran memiliki batas 3 hari setelah itu terbit surat teguran baru
• Para PKL diberi batas waktu untuk mengosongkan lapak hingga 5 November 2025
• Penertiban PKL Stasiun Kejaksaan Cirebon dilakukan untuk perbaikan trotoar

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto

TRIBUNCIREBON.COM, CIREBON- Satpol PP Kota Cirebon menyusuri kawasan Stasiun Kejaksan, Senin (3/11/2025) pagi.

Mereka langsung menyusuri deretan lapak, satu per satu untuk menyerahkan surat teguran kepada para pedagang.

Sebagian PKL tampak kaget menerima surat tersebut, sebagian lainnya sudah memahami maksud kedatangan petugas.

Mereka diminta membongkar lapak secara mandiri sebelum tenggat waktu 5 November 2025.

Salah satu pedagang makanan, Yamin mengaku, sudah mengetahui rencana pembongkaran itu dari sosialisasi yang dilakukan sebelumnya oleh Satpol PP.

Seorang PKL, Yamin (45) mengaku diberi surat himbauan untuk membereskan lapak sebelum jatuh tempo. 

"Katanya ini buat perbaikan jalan trotoar,” ujar Yamin saat ditemui di lapaknya.

Ia menyebut, dalam surat tersebut tertera batas waktu dari 3 sampai 5 November 2025.

Setelah itu, lapak diharapkan sudah dikosongkan.

Baca juga: PKL di Cirebon Panik Dengar Kabar Penertiban Senin, Ini Kata Satpol PP Cirebon

"Jadi kemungkinan besok sudah dibongkar,” ucapnya.

Meski demikian, Yamin mengaku tidak keberatan dengan kebijakan tersebut. 

Ia memahami langkah pemerintah yang ingin menata kembali area trotoar di kawasan strategis kota.

"Setuju sih. Soalnya ini kan jalan pemerintah. Kalau demi kebaikan bersama, ya enggak apa-apa,” ujarnya.

Saat ditanya ke mana ia akan pindah setelah lapaknya dibongkar, Yamin mengatakan akan memundurkan tempat jualannya sedikit ke belakang.

"Paling mundur sedikit aja, enggak jauh. Kita ngikutin aturan Satpol PP aja gimana,” katanya.

Pedagang yang sudah lebih dari 10 tahun berjualan di kawasan itu juga mengaku sudah mendapat sosialisasi lebih dulu sekitar seminggu sebelumnya.

“Udah, udah ada sosialisasi. Jadi enggak tiba-tiba banget. Dari pemerintah juga udah wanty-wanty (peringatan awal) sebelum kejadian," ujarnya.

Yamin menegaskan, para pedagang di sekitar stasiun pada dasarnya tidak menolak penertiban, asal dilakukan dengan cara yang manusiawi dan bertahap.

“Kalau bisa, jangan sampai ribut. Namanya juga kita nyari makan,” ucap Yasmin.

Baca juga: Duh Jelang ke Selangor, Man Of The Match Persib di Laga Kontra Bali Dikabarkan Sakit

Sebelumnya, Satpol PP Kota Cirebon menegaskan, bahwa tidak ada penertiban besar-besaran di kawasan Stasiun Kejaksan pada awal November ini.

Langkah yang diambil baru sebatas pemberian surat teguran dan sosialisasi kepada para PKL.

Kepala Bidang Ketertiban Umum (Trantibum) Satpol PP Kota Cirebon, Muhammad Luthfi, menyebut pihaknya masih memberi kesempatan kepada pedagang untuk membongkar lapak secara mandiri.

“Senin itu baru surat rencana, belum penertiban. Jadi baru teguran dulu,” ujar Luthfi saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Sabtu (1/11/2025).

Menurut Luthfi, setiap surat teguran memiliki masa tiga hari.

Setelah teguran pertama, akan dilanjutkan ke teguran kedua dan ketiga dengan rentang waktu yang sama.

“Kalau dihitung-hitung, proses penertiban baru bisa dilakukan sekitar satu minggu setelah seluruh tahapan administrasi selesai,” jelasnya.

Ia menambahkan, pihak proyek memang ingin segera melakukan perbaikan trotoar, namun Satpol PP tetap menjalankan prosedur secara bertahap.

“Kalau dari pihak proyeknya sih pengennya cepat-cepat, tapi kita harus berproses juga. Kita tunggu PKL clear semua dulu,” katanya.

Untuk solusi relokasi sementara bagi para pedagang, Luthfi menyarankan agar hal itu dikonfirmasi ke Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian (DKUKMPP).

Kabar soal penertiban lapak PKL di kawasan Stasiun Kejaksan pada Senin (3/11/2025) sempat menimbulkan keresahan di kalangan pedagang. (*)