BPS Jabar Siapkan Langkah Antisipasi, Pastikan Data Sensus Ekonomi Akurat

Ringkasan Berita:

• Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat, Margaretha Ari Anggorowati, mengatakan pihaknya telah melakukan antisipasi untuk akurasi data Sensus Ekonomi 2026
• Kejujuran responden, terutama pelaku usaha, masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi
• BPS menyiapkan sejumlah langkah guna memastikan responden memberikan data sesuai kondisi sebenarnya

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nappisah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat, Margaretha Ari Anggorowati, mengatakan pihaknya telah melakukan antisipasi untuk akurasi data Sensus Ekonomi 2026. 

Sensus setiap 10 tahun sekali ini memberikan gambaran kondisi usaha di lapangan dan menjadi dasar pemerintah menyusun kebijakan agar bantuan dan program ekonomi lebih tepat sasaran.

Ari sapaan akrabnya, menuturkan sosialisasi terus digencarkan dengan melibatkan unsur Pentahelix. 

Dia pun mengapresiasi inisiatif Pemerintah Kabupaten Indramayu melalui kampanye “Indramayu Jujur Berdata”.

Menurutnya, kejujuran responden, terutama pelaku usaha, masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi.

Baca juga: Sensus Ekonomi 2026 Jadi ‘Senjata’ Baca Peluang Usaha

“Kami sangat mengapresiasi inisiatif Pemerintah Kabupaten Indramayu. Tantangan mengenai kejujuran responden, terutama pelaku usaha, memang selalu menjadi fokus utama kami dalam setiap penyelenggaraan sensus ekonomi,” ujarnya, kepada TribunJabar.id, Jumat  (24/4/2026) malam. 

Ia menjelaskan, kekhawatiran pelaku usaha umumnya berkaitan dengan potensi penyalahgunaan data, seperti untuk kepentingan perpajakan atau perizinan.

Untuk itu, BPS menyiapkan sejumlah langkah guna memastikan responden memberikan data sesuai kondisi sebenarnya.

Pertama, BPS memberikan jaminan kerahasiaan data sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Data yang dikumpulkan tidak akan dipublikasikan secara individual, melainkan dalam bentuk agregat.

“Kami memastikan data sensus tidak digunakan untuk penegakan hukum atau dikaitkan dengan kewajiban perpajakan,” katanya.

Kedua, BPS melibatkan asosiasi usaha dan komunitas lokal, seperti Kadin, Apindo, Hipmi, hingga paguyuban pedagang pasar.

“Dukungan dari rekan-rekan asosiasi dan tokoh lokal ini sangat penting untuk meyakinkan para pelaku usaha di akar rumput bahwa sensus ini justru bertujuan untuk membantu merumuskan kebijakan ekonomi yang akan menguntungkan iklim usaha mereka sendiri,” jelasnya. 

Ketiga, kata dia, petugas sensus dibekali teknik komunikasi persuasif. Selain memahami konsep pendataan, petugas juga dilatih membangun kedekatan dengan responden agar proses pengumpulan data berjalan lebih terbuka.

Baca juga: SPPG hingga UMKM Jadi Sasaran Sensus Ekonomi 2026, 44 Ribu Petugas Dikerahkan untuk Pendataan

“Kami membekali seluruh petugas sensus tidak hanya dengan pemahaman konsep dan definisi, tetapi juga dengan teknik komunikasi persuasif atau probing,” ucapnya.