GPEI Jabar: Tarif Trump, BI Rate, hingga Dolar Bikin Eksportir Kian Terjepit

Ringkasan Berita:

• Eksportir Jawa Barat kini menghadapi tekanan berlapis. Selain pelemahan rupiah dan kenaikan BI Rate menjadi 5,5 persen, eksportir juga dibayangi ancaman kenaikan tarif impor Amerika Serikat 
• DPD GPEI Jawa Barat meminta pemerintah harus mengambil peran lebih besar agar target pertumbuhan ekonomi nasional dapat tercapai
• Pelaku usaha saat ini bukan hanya menghadapi persoalan di dalam negeri, tetapi juga tekanan geopolitik dan geoekonomi dari luar negeri 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pelaku ekspor Jawa Barat kini menghadapi tekanan berlapis. Selain pelemahan rupiah dan kenaikan BI Rate menjadi 5,5 persen, eksportir juga dibayangi ancaman kenaikan tarif impor Amerika Serikat yang dinilai dapat semakin menggerus daya saing produk Indonesia di pasar global.

Sekretaris Eksekutif DPD GPEI Jawa Barat, Rudi Martono, mengatakan pemerintah harus mengambil peran lebih besar agar target pertumbuhan ekonomi nasional dapat tercapai. 

Menurutnya, pelaku usaha saat ini bukan hanya menghadapi persoalan di dalam negeri, tetapi juga tekanan geopolitik dan geoekonomi dari luar negeri.

Rudi menyebutkan adanya kabar mengenai rencana kebijakan tarif impor Amerika Serikat yang dinilai semakin membebani negara-negara eksportir, termasuk Indonesia.

“Dari dua-tiga hari yang lalu Trump menyampaikan bahwa akan disamaratakan biaya masuk impor itu jadi 18 persen. Jadi sampai dengan hari ini itu semua barang apa pun yang masuk ke Amerika itu kena minimal 10 persen, sampai hari ini,” ujar Rudi saat dihubungi, Rabu (10/6/2026).

Baca juga: Pemenang Tender Bandung Zoo Wajib Setor Rp4,3 Miliar, Hasil Lelang Segera Diumumkan

Menurut Rudi, tarif 10 persen tersebut berlaku untuk hampir seluruh produk yang masuk ke Amerika Serikat.

Ia mengaku khawatir jika rencana kenaikan tarif tersebut benar-benar diterapkan secara lebih luas.

“Beritanya menyebar, Trump akan menaikkan 10 persen jadi 18 persen untuk semua barang, untuk banyak negara termasuk Indonesia. Nah itu kan kita semakin sulit,” ujarnya.

Rudi menilai, dalam kondisi seperti ini pemerintah seharusnya tampil lebih aktif memperjuangkan kepentingan eksportir Indonesia melalui diplomasi perdagangan.

Meski demikian, ia menyadari pelaku usaha tidak bisa sepenuhnya bergantung kepada pemerintah. Eksportir juga harus memiliki strategi bertahan agar tetap bisa menjaga pasar ekspornya.

“Nah untungnya eksportir kita kalau yang pemain lama kan mereka relatif berpengalamanlah, kuat, tangguh. Jadi mereka sudah punya buyer-buyer langganan gitu, customer-customer yang sudah loyal,” ujarnya.

Menurut Rudi, hubungan jangka panjang yang sudah terjalin dengan pembeli di luar negeri menjadi modal penting untuk menghadapi situasi sulit seperti sekarang.

“Strateginya adalah selain kita mengandalkan pemerintah membantu, pemerintah harus turun tangan ya, kita secara business to business itu mengajak partner kita, buyer kita itu memikul bersama kesulitan geopolitik, geoekonomi,” katanya.

Ia menilai, kesulitan yang dialami eksportir bukan semata-mata persoalan internal, melainkan dampak dari kondisi global yang juga memengaruhi para pembeli di luar negeri.