TRIBUNJABAR.ID - BANDUNG - Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat (Kemenkum Jabar) menerima kunjungan kerja dari tim Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI di Ruang Rapat Sahardjo, Senin, 4 Agustus 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk studi tiru dan diskusi mengenai strategi pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Rombongan dari Kemenko disambut langsung oleh jajaran pimpinan Kemenkum Jabar, antara lain Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (Kadiv P3H), Dr. Funna Maulia Massaile, Kepala Bagian Umum Archie Tigor Mangunsong, Kepala Bidang Kekayaan Intelektual Ery Kurniawan, beserta Tim Pokja ZI Kanwil.

Acara yang dilaksanakan atas arahan Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jabar, Asep Sutandar, ini dibuka secara resmi oleh Kadiv P3H, Dr. Funna Maulia Massaile. Dalam sambutannya, ia menyambut baik kedatangan rombongan sebagai ajang untuk belajar dan berdiskusi bersama. Kepala Biro SDM, Organisasi, dan Hukum Kemenko, Achmad Fahrurazi, yang memimpin tim, menyatakan bahwa maksud kedatangan mereka adalah untuk mempelajari langkah-langkah strategis yang telah berhasil membawa Kemenkum Jabar meraih predikat WBK, agar pihaknya dapat mengikuti kontestasi dengan lebih baik.

Dalam sesi paparan, Kepala Bagian Umum, Archie Tigor Mangunsong, menjelaskan berbagai strategi dan komitmen pimpinan dalam membangun ZI. Strategi tersebut mencakup penandatanganan komitmen bersama, pembentukan tim kerja yang solid, monitoring dan evaluasi triwulanan, hingga penguatan peran pimpinan sebagai role model. Selain itu, dipaparkan pula berbagai inovasi layanan publik yang dikembangkan, seperti aplikasi KABAYAN PASTI untuk layanan persuratan dan aplikasi penomoran surat Aparat Jabar yang dinilai sangat bermanfaat untuk ketertiban administrasi.

Diskusi interaktif menjadi salah satu sorotan utama, di mana tim Kemenko menanyakan cara internalisasi nilai-nilai ZI kepada seluruh pegawai. Dijelaskan bahwa internalisasi dilakukan secara rutin melalui apel dan briefing. Saat membahas cara menentukan inovasi yang tepat, tim Kemenkum Jabar menekankan bahwa inovasi harus sederhana namun mampu mendukung kinerja utama. Kemenkum Jabar bahkan menawarkan inovasi-inovasi tersebut untuk direplikasi oleh Kemenko, yang dinilai akan memberikan nilai tambah bagi kedua belah pihak dalam upaya percepatan reformasi birokrasi.