Kanwil Kemenkum Jabar Laksanakan Peluncuran Layanan AHU di Mal Pelayanan Publik Bogor dan Bekasi
Pada MPP Kab. Bogor Kadivyankum Hemawati BR Pandia menyampaikan bahwa layanan AHU di MPP Kabupaten Bogor telah berjalan melayani mr
TRIBUNJABAR.ID - Bogor - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat (Kanwil Kemenkum Jabar) melalui Divisi Pelayanan Hukum dan Bidang Administrasi Hukum Umum (AHU) melaksanakan kegiatan Peluncuran Perdana Layanan AHU pada Mal Pelayanan Publik (MPP) di wilayah Kota Bekasi, Kota Bogor dan Kabupaten Bogor (Rabu, 07/08/2025). Hadirnya layanan AHU di MPP tersebut merupakan program yang dicanangkan oleh Direktorat Jenderal AHU dan juga hadir pada Mal Pelayanan Publik di wilayah Tangerang dan Jakarta.
Pada MPP Kab. Bogor Kadivyankum Hemawati BR Pandia menyampaikan bahwa layanan AHU di MPP Kabupaten Bogor telah berjalan melayani masyarakat, yang mana sudah tersedianya beberapa layanan AHU seperti Apostile dan layanan Badan Usaha.

"Dari sisi Sarana Prasarana pun sudah baik dan tidak ada kendala, sehingga kami berharap dengan adanya layanan AHU pada MPP di beberapa titik di Jawa Barat ini dapat mempermudah akses layanan AHU lebih dekat ke masyarakat" terang Hemawati. Dalam rangkaian kegiatan tersebut dilaksanakan pula penyerahan sertifikat Apostille dan sertifikat Perseroan Perorangan kepada 2 pemohon layanan AHU.
Direktur Jenderal AHU Widodo dalam peresmian layanan ini secara daring menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya dalam komitmen dalam memperluas akses pelayanan hukum bagi masyarakat, dimana tersedianya gerai Layanan publik sebagai wujud nyata semangat pelayanan yan tidak berhenti di ruang digital semata, tetapi juga hadir secara langsung, dekat, dan bersahabat dengan rakyat.
Lebih lanjut lagi Widodo menyampaikan bahwa pelayanan publik yang berkualitas adalah kunci bagi meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sehingga menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang sehat, pemerintahan yang efektif dan kesejahteraan rakyat yang merata. Selain itu hadirnya pelayanan lebih dekat ke masyarakat ini menjadi inovasi Kemenkum dalam menyempurnakan layanan publik.

"Dengan hadirnya layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) di berbagai MPP ini, masyarakat tidak perlu lagi mengakses layanan dari jauh atau bertanya-tanya ke mana harus pergi. Mereka cukup datang ke satu tempat, dilayani dengan baik, dan pulang dengan kepastian. Inilah wajah pelayanan hukum yang kita cita-citakan: sederhana, pasti, cepat, dan transparan" jelas Widodo dalam peresmian loket pelayanan AHU di MPP ini.
Kemenkum Jabar dan Pemprov Jabar Bahas Poin Krusial dalam Raperda RPJMD Terbaru |
![]() |
---|
Sambut Hari Pengayoman, Kemenkum Jabar dan INI Gelar Rapat Seleksi Notaris Terbaik |
![]() |
---|
Kemenkum Jabar Ikuti Forum Pendalaman Materi Ketentuan Pidana dalam Perda Pasca Disahkan KUHP Baru |
![]() |
---|
Kemenkum Jabar Targetkan Desa Kumpay Jadi Percontohan Desa Sadar Hukum di Jawa Barat |
![]() |
---|
Kemenkum Jabar Dukung Penuh Program Prioritas DJKI dalam Perlindungan Kekayaan Intelektual |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.