Dedi Mulyadi Ditantang Mantan Bupati Pangandaran Berkaitan Keramba Jaring Apung di Pantai Timur

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Pangandaran, Padna

TRIBUNJABAR.ID, PANGANDARAN - Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Pangandaran, Jeje Wiradinata, menantang Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Tantangan itu berkaitan dengan keberadaan keramba jaring apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran yang melanggar berbagai aturan.

Aturan yang ditabrak mulai dari kebijakan pemerintah daerah, tata ruang wilayah (RTRW), hingga peraturan menteri terkait konservasi laut.

Semua aspek aturan itu sudah ada, tapi dilanggar oleh pihak perusahaan yang memasang KJA.

"Saya juga mempertanyakan kenapa izinnya bisa turun ketika aturan tersebut jelas-jelas dilanggar. Seharusnya sebelum izin terbit ada pengecekan lokasi," ujar Jeje dihubungi Tribun Jabar melalui WhatsApp, Minggu (10/8/2025) siang.

Jeje mengaku tidak ingin berspekulasi terkait siapa pihak yang berada di balik perusahaan pemasang KJA tersebut. Tapi, dia menegaskan akan terus mendorong pencabutan izin. 

Saat ini, kata dia, bola panas persoalan tersebut berada di tangan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKPP) Provinsi Jawa Barat.

Baca juga: Jeje Wiradinata Minta Izin KJA di Pantai Timur Pangandaran Dicabut: Berada di Kawasan Konservasi

"Rekomendasi izin dulu keluar dari Provinsi Jabar. Kewenangan laut dari 0 sampai 12 mil berada di provinsi, dan KJA ini hanya sekitar 200 meter dari bibir pantai. Jadi, kami menunggu bukti nyata keberanian Pak Gubernur Dedi Mulyadi untuk mencabut izinnya," katanya.

Menurut Jeje pernah menjabat sebagai Bupati Pangandaran dua periode dan sempat menjadi calon gubernur, Dedi memiliki rekam jejak kepedulian lingkungan yang baik. 

Ia pun optimistis Dedi Mulyadi akan berpihak kepada masyarakat Pangandaran dan serius menangani persoalan KJA tersebut.

"Kami yakin Pak Gubernur akan konsen terhadap masalah ini dan berpihak kepada masyarakat," ucap Jeje.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, menyuarakan penolakan keras terhadap keberadaan KJA.

KJA merupakan sistem budi daya ikan yang memanfaatkan jaring sebagai wadah yang diapungkan di atas permukaan air, biasanya di sungai, danau, waduk, atau laut. 

Jaring ini biasanya dipasang pada kerangka yang terbuat dari kayu, bambu, atau besi, dan ditambatkan dengan jangkar atau pelampung agar tetap stabil di tempatnya. 

Melalui media sosial X, Susi menyoroti dugaan masalah perizinan dan mengajak publik untuk mengungkap siapa saja pihak di balik perusahaan pemilik KJA tersebut.

Polemik ini juga mendapat tanggapan dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang meminta adanya evaluasi menyeluruh karena area Pangandaran dikenal sebagai kawasan pariwisata, bukan budidaya.

Tiga perusahaan, yaitu PT Pasifik Bumi Samudera, PT Vietmindo Inter Pasifik, dan Supriadi, disebut Susi sebagai pemilik KJA yang izinnya perlu dipertanyakan. 

Baca juga: KJA di Pangandaran Bikin Murka Susi Pudjiastuti, Dedi Mulyadi Minta Izinnya Dievaluasi

Melalui akun media sosial X miliknya pada Sabtu (9/8/2025), Susi mengajak publik untuk membantu mengungkap pihak-pihak yang berada di balik perusahaan pemilik KJA itu.

"Kawan-kawan semua, bantu saya buka di sini (Medsos X) siapa saja di belakang perusahaan yang dapat izin KJA di Pantai Timur Pangandaran; dan siapa yang beri izin serta hal lain terkait kenapa izin ini bisa keluar, ayo," tulis Susi di akunnya dikutip Tribun Jabar, Sabtu (9/8/2025) sore.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sudah mengatakan bahwa izin Keramba Jaring Apung (KJA) di pantai Kabupaten Pangandaran perlu dievaluasi. 

Dikatakan Dedi, Pangandaran juga sudah sejak lama dikenal sebagai pantai wisata, bukan budidaya ikan.

"Dari sisi pandangan ekosistem dan konservasi, selaras dengan apa yang saya pikirkan, karena bagi saya area Pangandaran itu sudah basicnya pariwisata, kita hormati itu dan kalau budidaya sebaiknya dilakukan di tempat lain," ujar Dedi. 

Dedi pun menegaskan jika izin KJA yang sudah dikeluarkan, harus dilakukan evaluasi agar tidak terus-menerus menimbulkan polemik.

"Ini pandangan saya dari sisi konservasi, sehingga dalam pandangan saya, sebagai orang yang memahami ekologi menurut saya perlu dievaluasi," katanya. 

PT PBS Siap Dievaluasi

Pimpinan PT Pasifik Bumi Samudera (PBS), Fiar Nafy, menegaskan, pihaknya siap mengikuti evaluasi pemerintah terkait keberadaan KJA di Pantai Timur Pangandaran. 

Hal itu disampaikannya menyusul berbagai masukan dari sejumlah pihak, termasuk dari Susi Pudjiastuti serta Ketua HNSI Pangandaran Jeje Wiradinata.

"Kami menghormati semua masukan, baik dari Ibu Susi Pudjiastuti, Pak Jeje Wiradinata, maupun pihak lainnya. Jika memang ada aturan yang tumpang tindih, kami siap dievaluasi ulang," ucap Fiar.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak perusahaan lain yang disebutkan Susi Pudjiastuti. (*)