Ketua DPD Asita Jabar Sebut Larangan Study Tour Harus Disikapi dengan Ruang Dialog 

“Bagi mereka yang hanya bermain di bisnis sekolah, ya habis bisnisnya. Pendapatan jelas menurun cukup banyak,” ungkapnya.

Terkait solusi jangka panjang, Budijanto mendorong pelaku usaha untuk mulai mengeksplorasi model bisnis lain. Namun, ia menegaskan, adaptasi membutuhkan waktu dan dukungan.

“Kalau keputusan ini tetap diambil pemerintah dan larangan studi tour tidak dicabut, ya mau tak mau kawan-kawan harus cari cara lain. Harus ada bisnis lain yang bisa dikerjakan,” ucapnya.

Namun demikian, ia tetap berharap ada solusi bersama. Ia membuka peluang dialog dengan pemerintah, bahkan jika itu bukan langsung dengan gubernur, melainkan pejabat yang ditugaskan untuk menjembatani komunikasi.

“Kalau gubernur tidak mau diganggu, ya bisa menugaskan siapa pun untuk berdialog dengan perwakilan pelaku wisata. Cari titik temunya. Kalau dua-duanya keukeuh, ya susah. Nanti malah saling demo, enggak akan selesai,” kata Budijanto.

Ia menekankan pentingnya mendengar semua pihak dan mencari jalan tengah.

“Karena bagaimanapun juga, mereka itu juga bagian dari masyarakat Jawa Barat. Harus didengar aspirasinya,” kata dia.

Mengenai study tour ini, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, tidak akan mencabut Surat Edaran (SE) Nomor 45/PK.03.03.KESRA tentang Larangan Menggelar Study Tour.

Baca juga: BREAKING NEWS Pekerja Pariwisata Demo di Gedung Sate, Tuntut Dedi Mulyadi Cabut Larangan Study Tour

Dedi menyampaikan hal itu untuk menanggapi desakan dari sopir, kernet, dan pengusaha jasa pariwisata yang melakukan aksi unjuk rasa hingga menutup Jalan Pasopati, Bandung, Senin (21/7/2025). Aksi difokuskan di Gedung Sate.

Dedi beralasan SE itu merupakan kebijakan yang membebaskan masyarakat kecil dari biaya kegiatan piknik berkedok study tour.

"Pelaku jasa usaha kepariwisataan, baik penyelenggara travel, kemudian sopir bus, pengusaha bus, mendesak saya mencabut SK larangan study tour, yang protes itu adalah kegiatan pariwisata. SK saya adalah SK study tour," kata Dedi, Selasa (22/7/2025).

Melihat protes datangnya dari pelaku usaha pariwisata, Dedi pun semakin yakin bahwa selama ini kegiatan study tour hanyalah kedok semata.

Baca juga: Pengamat Kebijakan Publik Minta Dedi Mulyadi Jelaskan Alasan Larangan Study Tour

"Yang dilarang adalah kegiatan study tour, yang kemudian dengan demonstrasi itu menunjukkan dengan jelas kegiatan study tour itu sebenarnya kegiatan piknik, kegiatan rekreasi. Bisa dibuktikan yang demonstrasi para pelaku jasa kepariwisataan," katanya. 

Bahkan, kata dia, aksi unjuk rasa kemarin mendapatkan dukungan dari asosiasi Jeep di wilayah Yogyakarta, yang biasa mengangkut wisatawan di Gunung Merapi.

"Insyaallah saya Gubernur Jabar, akan tetapi berkomitmen menjaga ketenangan orang tua siswa agar tidak terlalu banyak pengeluaran biaya di luar kebutuhan pendidikan," katanya.

Baca juga: PUI Jawa Barat Kritisi Kebijakan Dedi Mulyadi soal PAPS, Minta Ditinjau Ulang Menyeluruh