Pengamat Kebijakan Publik Minta Dedi Mulyadi Jelaskan Alasan Larangan Study Tour

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melarang study tour menuai protes dari kalangan pelaku wisata.

Kemarin, Senin 21 Juli 2025, ribuan sopir bus pariwisata menggelar demo di depan Gedung Sate, protes larangan study tour.

Ribuan sopir itu sebagian besar datang menggunakan bis sehingga kemacetan di sekitar Gasibu sampai arah Tol Pasteur tak terhindarkan hingga malam.

Larangan menggelar study tour itu disebut bisa membunuh sektor pariwisata di Jabar.

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Parahyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono, mengatakan, jika diterapkan dalam jangka panjang, kebijakan tersebut akan menyebabkan kemunduran yang sangat signifikan bagi sektor pariwisata.

Kristian Widya Wicaksono adalah Deputi Dekan 1 FISIP Universitas Katolik Parahyangan.

Kristian merupakan pengamat yang sering menyoroti kebijakan publik terutama di Jawa Barat.

Baca juga: Respons Dedi Mulyadi soal Demo Pekerja Pariwisata, Ogah Cabut Larangan Study Tour: Demi Rakyat

"Karena di situ kan banyak tenaga kerja yang selama ini menggantungkan hidup dan penghasilannya dari sektor tersebut. Ini tentu Gubernur Jabar perlu mempertimbangkan," ujarnya saat dihubungi, Senin (21/7/2025).

Ia mengatakan, baru beberapa bulan diterapkan, kebijakan larangan study tour tersebut memang sudah terasa dampak buruknya, apalagi jika nanti diterapkan jangka panjang, maka sektor pariwisata di Jabar bisa saja mati.

"Apakah gubernur memang menginginkan kematian sektor kegiatan usaha pariwisata tersebut atau seperti apa?

"Nah, ini harus dikembalikan kepada gubernur untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat, di balik kebijakan melarang kegiatan study tour ini," katanya.

Dengan melihat kondisi sekarang ini, kata dia, ada dua opsi yang bisa diambil oleh Dedi Mulyadi, yakni apakah akan mendengarkan pelaku usaha pariwisata atau tetap keukeuh mempertahankan keputusan yang sebelumnya sudah dibuat dengan mengacu ke hasil evaluasi.

"Sekarang dia kan bisa mengevaluasi, karena pasti data sudah terlihat, bagaimana dampaknya terhadap dunia usaha yang berhubungan dengan pariwisata," ucap Kristian.

Menurut dia, idealnya jika kebijakan tersebut sudah berjalan 6 bulan memang perlu ada evaluasi. Kemudian jika nanti keputusannya apakah dicabut atau tidak, tentunya harus ada hasil evaluasi berbasis data, dan berbasis pada informasi yang bisa dipertanggung jawabkan,

"Ini kan sudah eranya evidence based policy, jadi tidak bisa mengambil keputusan atau mengambil kebijakan hanya berdasarkan intuisi atau hanya berdasarkan keluhan parsial dari sejumlah orang tua saja yang merasa anaknya memaksakan diri mengikuti kegiatan study tour," ucapnya.