Ketua Forum Komunikasi SMK Swasta Pangandaran Tuding Ada Upaya Sistematis pada SPMB 2025

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Pangandaran, Padna

TRIBUNJABAR.ID, PANGANDARAN - Ketua Forum Komunikasi SMK Swasta Kabupaten Pangandaran, Muslih Nawawi Aziz, menilai ada upaya sistematis dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025. Upaya sistematis itu adalah mematikan eksistensi sekolah swasta di Jawa Barat, khususnya di wilayah Pangandaran.

Menurut Muslih, sejumlah regulasi dalam SPMB tahun ini tidak relevan dan merugikan sekolah swasta. Dia juga menyoroti proses usulan kuota di sekolah negeri yang menurutnya tidak melalui mekanisme verifikasi formal dari pihak berwenang seperti koordinator pengawas (korwas) maupun Kantor Cabang Dinas (KCD).

"Awalnya disebutkan bahwa korwas tidak memiliki kewenangan untuk memverifikasi usulan kuota. Tapi saat dikonfirmasi, pihak KCD justru mengatakan bahwa pengawas yang seharusnya melakukan verifikasi. Lalu siapa yang benar? Siapa yang bohong?" ujar Muslih kepada Tribun Jabar di Pangandaran, Rabu (2/7/2025) siang.

Menurut Muslih, di Kabupaten Pangandaran ada 11 sekolah negeri dan 2 MAN (madrasah aliyah negeri) yang mengusulkan kuota penerimaan masing-masing hingga 500 siswa. 

Baca juga: LINK dan Cara Lihat Jadwal dan Lokasi Tes Terstandar SPMB Jabar 2025, Digelar Besok 3 Juli

Sementara jumlah lulusan SMP dan MTs di Kabupaten Pangandaran pada tahun ini hanya sekitar 5.989 siswa.

"Kalau semua siswa masuk ke sekolah negeri, sekolah swasta hanya kebagian sedikit. Padahal di Pangandaran ada 24 SMK swasta, 3 SMA swasta, dan 10 MAN swasta, total 37 sekolah. Mereka harus berebut ratusan siswa sisa dari SPMB negeri," katanya.

Muslih menyebut kondisi ini sangat tidak adil dan memperlihatkan sistem seleksi yang masif dan sistematis untuk mengikis keberadaan sekolah swasta. 

Ia menyayangkan program Penanggulangan Anak Putus Sekolah (PAPS) yang menurutnya hanya melibatkan sekolah negeri.

"Kami mendukung sepenuhnya program PAPS. Tidak boleh ada anak usia sekolah yang putus sekolah. Tapi kenapa program ini hanya menyasar sekolah negeri? Sekolah swasta dikesampingkan," ucap Muslih.

Selain itu, pihaknya menyoroti surat edaran tambahan kuota rombongan belajar (rombel) yang memperbolehkan hingga 50 siswa per kelas. 

Surat edaran ini, menurutnya, baru muncul setelah SPMB berjalan. Dia mengatakan, hal itu memperkuat dugaan adanya skenario sistematis untuk menyerap habis siswa oleh sekolah negeri.

Muslih pun mengkritik sistem pendaftaran online yang tidak memberikan pilihan kepada sekolah swasta.

"Pilihan satu dan dua hanya untuk sekolah negeri. Sekolah swasta hanya muncul di pilihan ketiga. Ini jelas sangat merugikan," ujarnya.

Baca juga: Disdik Jabar Sebut Tambah Rombel untuk Fasilitasi Siswa, Minta Sekolah Swasta Tingkatkan Kualitas

Muslih berharap Pemprov Jawa Barat dan dinas pendidikan dapat memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini agar keberadaan sekolah swasta tetap terjaga.

"Tolong libatkan sekolah swasta agar tetap hidup. Jangan anggap sekolah swasta itu mahal. Di Pangandaran, banyak sekolah swasta justru gratis," ucapnya.

Penjelasan disdik

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat, Purwanto, mengatakan, penambahan siswa dalam setiap rombel dari 36 menjadi 50 itu untuk memfasilitasi lebih banyak siswa di sekolah negeri.

Sebab, menurut dia, Pemprov Jawa Barat ingin memberikan pelayanan semaksimal mungkin, sehingga jika anak-anak di Jawa Barat ingin masuk sekolah negeri maka harus dilayani.

Ia pun merespons kekhawatiran sekolah swasta yang masih kekurangan siswa walaupun membuka pendaftaran SPMB lebih awal dibanding sekolah negeri hingga menurunkan kualitas pendidikan di Jawa Barat.

Pihaknya meyakini, hal tersebut tidak akan terjadi, dan sekolah swasta di Jawa Barat juga diyakini tetap survive mengingat masih banyaknya lulusan SMP yang tidak tertampung di SMA maupun SMK negeri.

Baca juga: Baru Punya 12 Siswa Baru, SMA PGRI 2 Bandung Bingung Atur Rombel guna Penuhi Target Sertifikasi Guru

"Kan, daya tampung sekolah negeri di Jawa Barat dari mulai SMA, SMK, MA, dan SLB itu 329 ribu, tetapi jumlah lulusan SMP mencapai 700 ribuan, sehingga separuhnya akan masuk ke (sekolah) swasta," ujar Purwanto.

Karenanya, dibanding mengkhawatirkan potensi sekolah swasta bakal tutup akibat kekurangan siswa, Purwanto mendorong sekolah swasta di Jawa Barat meningkatkan layanan dan kualitas pendidikannya.

Ia mengakui, jika layanan maupun kualitasnya meningkat maka akan meningkatkan minat masyarakat Jawa Barat untuk mendaftarkan anak-anaknya di sekolah swasta.

Bahkan, masayarakan dipastikan akan datang dengan sendirinya apabila sekolah swasta benar-benar memiliki layanan, pengelolaan, hingga pembelajaran yang berkualitas.

"Kalau kualitas pembelajarannya di sekolah swasta meningkat, kami meyakini masyarakat akan datang sendiri, dan mereka pasti mencari-cari," kata Purwanto. (*)