Daftar 120 Guru Besar UI yang Ambil Sikap terkait Langkah Baleg DPR Anulir Putusan MK: Pengkhianatan
Mereka menilai, DPRI RI telah secara arogan dan vulgar mepertontonkan pengkhianatan terhadap konstitusi.
Berikut daftar 120 guru besar UI yang ikut menyetujui rilis tersebut:
- Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., M.A., Ph.D.
- Prof. Dr. drg. Indang Trihandini, M.Kes
- Prof. Dr. dr. Siti Setiati, Sp.PD-Kger, M.Epid, FINASIM
- Prof. Dr. Jenny Bashiruddin, Sp.THT-L(K)
- Prof. dr. Budi Sampurna, Sp.F(K). S.H.
- Prof. Dr. dr. Achmad Fauzi Kamal, Sp.OT(K)
- Prof. Dr. dr. Ismail, Sp.OT(K)
- Prof. Anton Rahardjo, drg, MS.c.(PH), PhD
- Prof. Dr. Sarworini B. Budiardjo, drg. Sp.KGA(K)
- Prof. Dr. Hanna Bachtiar, drg. Sp.RKG(K)
- Prof. Dr. Decky Joesiana Indriani, drg., M.DSc.
- Prof. Risqa Rina Darwita, drg. Ph.D.
- Prof. Dr. Sumi Hudiyono PWS
- Prof. Dr. Titin Siswantining, DEA
- Prof. Dr. Azwar Manaf, M.Met.
- Prof. Dr. Ivandini Tribidasari Anggraningrum, S.Si., M.Si.
- Prof. Dr. rer. nat. Terry Mart
- Prof. Ir. Yulianto S. Nugroho, M.Sc., Ph.D.
- Prof. Ir. Isti Surjandari Prajitno, M.T., M.A., Ph.D.
- Prof. Dr. -Ing. Nandy Setiadi Djaya Putra
- Prof. Dr. Ing. Ir. Nasruddin, M.Eng
- Prof. Dr. Dra. Sulistyowati Suwarno, M.A.
- Prof. Ir. Ruslan Prijadi, M.B.A., Ph.D.
- Prof. Dr. Lindawati Gani, S.E., Ak., M.B.A, M.M., CA., FCMA., CGMA., FCPA(Aust.)
- Prof. Ratna Wardhani, S.E., M.Si., CA., CSRS., CSRA.
- Prof. Dr. Sylvia Veronica Nalurita Purnama Siregar, S.E.
- Prof. Dr. Multamia Retno Mayekti Tawangsih Lauder,
S.S., Msc., DEA - Prof. Dr. Agus Aris Munandar, M.Hum.
- Prof. Muhammad Luthfi, Ph.D.
- Prof. Dr. Maman Lesmana
- Prof. Dr. Mirra Noor Milla, S.Sos., M.Si.
- Prof. Dr. Frieda Maryam Mangunsong Siahaan, M.Ed., Psikolog
- Prof. Farida Kurniawati, S.Psi., M.Sp.Ed., Ph.D., Psikolog
- Prof. Dr. Ali Nina Liche Seniati, M.Si., Psikolog
- Prof. Drs. Adrianus E Meliala, M.Si., M.Sc., Ph.D.
- Prof. Dr. Donna Asteria, S.Sos., M.Hum.
- Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc.
- Prof. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.
- Prof. drg. Nurhayati Adnan, M.P.H., M.Sc., Sc.D.
- Prof. dra. Fatma Lestari, M.Si, Ph.D.
- Prof. Dr. dra. Evi Martha, M.Kes.
- Prof. Dr. R. Budi Haryanto, S.K.M., M.Kes., M.Sc.
- Prof. Dr. Eng. Wisnu Jatmiko, S.T., M.Kom.
- Prof. Dr. Indra Budi, S.Kom., M.Kom.
- Prof. Achir Yani S. Hamid, MN., DN., Sc.
- Prof. Dra. Setyowati, S.Kp., M.App.Sc., Ph.D.
- Prof. Dr. Krisna Yetti, S.Kp., M.App.Sc.
- Prof. Dr. Rr. Tutik Sri Hariyati, S.Kp, MARS
- Prof. Yeni Rustina, S.Kp. M.App.Sc., Ph.D.
- Prof. Dr. Hayun, M.Si., Apt.
- Prof. Dr. Yahdiana Harahap, M.S., Apt.
- Prof. Dr. Retnosari Andrajati, M.S., Apt.
- Prof. Dr. Berna Elya, M.Si., Apt.
- Prof. Dr. Abdul Mun’im, M.Si., Apt.
- Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum, M.Si.
- Prof. Dr. Martani Huseini
- Prof. Dr. Manneke Budiman
- Prof. Dr. Rosali Saleh
- Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi
- Prof. Dr. dr. Zulkifli Amin
- Prof. Dr. dr.Yoga
- Prof. Dr. dr. Erlina Burhan
- Prof. Dr. dr. Saleha Sunkar
- Prof. Dr. dr. Yeva Rosana
- Prof. Dr.dr. Dyah Purnamasari
- Prof.Dr.dr. Akmal Taher
- Prof. Dr. Hamdi Muluk
- Prof. Dr. Francisia Seda
- Prof. Dr. Yunita. T. Winarto
- Prof. Dr. Melani Budianta
- Prof. Dr. Mayling-Oey Gardiner
- Prof. Dr. Riris Sarumpaet
- Prof. Dr. Fitra Arsil
- Prof. Dr. Andri Gunawan
- Prof.Dr. Evi Fitriani
- Prof. Dr. Anhari
- Prof.Dr. Ratu Ayu Dewi Sartika
- Prof. Dr. Amy Yayuk Sri Rahayu
- Prof. Dr. Yetty Komalasari Dewi
- Prof.Dr. Sudigdo Sastroasmoro
- Prof. Dr. Muchtaruddin Mansyur
- Prof. Dr. Ine Minara
- Prof. Dr. Susie. B. Hirawan
- Prof. Dr, Bambang Budi Siswanto
- Prof. Dr. Martina Wiwie
- Prof. Dr. Anto Sulaksono
- Prof Dr. Zuherman Rustam
- Prof. Dr. Retno Wahyuningsih
- Prof. Dr. Abdul Azis Rani
- Prof. Dr. Ikhwan Rinaldi
- Prof. Dr. Vivi Fauzia
- Prof. Dr. Helmiyanti
- Prof. Dr. Teguh Kurniawan
- Prof. Dr. Noyorono
- Prof. Dr. Imam Subekti
- Prof. Dr. Evie Yunihastuti
- Prof. Dr. Teguh Kurniawan
- Prof. Dr.dr, Samsuridjal Dauzi
- Prof. Dr. Toar Lalisang
- Prof. Dr. Muhammad Anis
- Prof. Dr. Budi Utomo
- Prof. Dr. Amal C Syaaf
- Prof. Dr. Sandra Fikawati
- Prof. Dr. Meily Kurniawidjaya
- Prof. Dr. Agus Sarjono
- Prof.Dr. Ridla Bakri
- Prof.Dr. Abinawanto
- Prof. Dr. Bambang Soegijono
- Prof. Dr. Wibowo Mangunwardoyo
- Prof. Dr. Corina Riantoputra
- Prof. Dr. Yuni Krisnandi
- Prof. Dr. R.Tuti Nur Mutia
- Prof.Dr. Ratna Sitompul
- Prof. Dr. Ratna Dwirestuti
- Prof. Dr. Diantha Soemantri
- Prof. Dr. Septilia Wanandi
- Prof. Dr. Ardhi Findiartini
- Prof. Dr. Djoko Widodo
- Prof. Dr. Idrus Alwi
- Prof. Dr. Titik Pudjiastuti
Nama-nama civitas akademika UI berikutnya akan menyusul
Baca juga: Muhammadiyah Bilang Seharusnya DPR sebagai Pilar Legislatif Hormati Lembaga Yudikatif seperti MK
Sementara itu, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan melakukan aksi massa di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis.
Aksi massa itu dilakukan untuk mencegah upaya pengesahan RUU Pilkada lewat rapat paripurna, Kamis, pukul 9.30 WIB.
Hal ini telah dikonfirmasi oleh Koordinator Pusat BEM SI, Satria Naufal.
"(Aksi unjuk rasa) besok," kata Satria, Rabu (21/8/2024) malam.
Ia menyerukan kepada seluruh kampus di 14 wilayah dan juga lapisan masyarakat untuk melakukan aksi di wilayah masing-masing.
Lebih lanjut, Satria mengatakan, bagi wilayah Jakarta, bisa merapatkan barisan aksi bersama BEM SI di depan Gedung DPR RI.
"Bergabung pada aksi massa di DPR RI untuk kampus dan masyarakat sekitar Jakarta pada Kamis, 22 Agustus 2024," jelasnya.
Sebelumnya, pada Selasa (20/8/2024), MK memutuskan ambang batas pencalonan kepala daerah dari partai disamakan dengan ambang batas pencalonan kepala daerah jalur independen/perseorangan/non-partai, sebagaimana menurut Pasal 41 dan 42 Undang-undang Pilkada.
Tak hanya itu, MK menegaskan syarat usia calon kepala daerah dihitung sejak penetapan yang bersangkutan sebagai calon kepala daerah oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Sehari setelah putusan MK itu dikeluarkan, Rabu, Baleg DPR RI langsung mengadakan rapat membahas revisi Undang-undang Pilkada.
Dalam rapat bersama Panitia Kerja (Panja), Baleg DPR RI mengubah putusan MK, dengan hanya memberlakukan syarat ambang batas pengusungan calon di Pilkada bagi partai yang tidak lolos DPRD.
Sementara, terkait batas usia pencalonan kepala daerah, Baleg DPR RI menolak menjalankan putusan MK, dan justru mengikuti putusan Mahkamah Agung (MA) yang kontroversial.
Syarat batas usia berdasarkan putusan MA itu telah tertuang dalam Pasal 15 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
Baca juga: PDIP Tak Mau Nyerah, Gunakan Putusan MK Bakal Daftarkan Anies Baswedan sebagai Cagub Jakarta
Badan Legislatif
DPR RI
Revisi Undang-undang
Universitas Indonesia
Mahkamah Konstitusi (MK)
guru besar
Fenomena Bendera One Piece, Politikus Gerindra Sebut Upaya Pecah Belah NKRI |
![]() |
---|
Sosok Pak Dibyo, Dosen UI yang Menangis saat Bertemu Mahsiswi Asal Kupang yang Diremehkan Guru |
![]() |
---|
Kisah Gadis Pulau Rote Diterima di UI dan Dapat Beasiswa, Pilu Sempat Diremehkan Guru dan Tetangga |
![]() |
---|
Komisi IV DPR RI Dorong Kolaborasi Pemerintah dan Swasta dalam Industri Perikanan di Cirebon |
![]() |
---|
Syarat dan Cara Daftar Parlemen Remaja 2025, Siswa SMA-SMK Bisa Jadi Anggota DPR Selama 6 Hari |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.