Hari Ini Giliran Unpad, Gerakan Kampus Kritik Jokowi Makin Meluas: Selamatkan Negara . . .

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Para akademisi dari sejumlah perguruan tinggi terus menyampaikan kritikannya terhadap sikap politik Presiden Joko Widodo.

Setelah Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, kampus tempat Presiden Jokowi pernah kuliah, kritik juga dilontarkan para akademisi di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta dan Universitas Indonesia (UI) Jakarta.

Belakangan, kritik juga disampaikan para akademisi Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, dan Universitas Padjadjaran (Bandung). 

Di Unpad, seruan "selamatkan negara hukum yang demokratis, beretika dan bermartabat" rencananya akan disampaikan sivitas akademika Unpad di Gerbang Pintu Utama, Kampus Dipatiukur, Bandung, Sabtu (3/2/2024).

Salah satu guru besar ilmu Hukum Tata Negara Unpad, Prof Susi Dwi Harijanti, mengatakan kegiatan tersebut diinisiasi oleh beberapa guru besar. 

"Sudah didiskusikan juga oleh Rektor, dan Rektor sudah oke, dosen-dosen juga sudah oke," ujar Susi, saat dihubungi Jumat (2/2/2024). 

Menurutnya, dalam seruannya nanti akan dibacakan sesuai dengan pola ilmiah pokok Unpad yakni bina mulia hukum dan lingkungan hidup dalam pembangunan nasional. 

"Itu sebabnya kami beri judul seruan Padjadjaran untuk selamatkan negara hukum yang demokratis bermartabat dan etis," ucapnya.

Saat ini, ujar Susi, sudah ada puluhan dosen yang menyatakan kehadirannya.

Baca juga: Mahasiswa Unpad Bakal Ikut Menyampaikan Seruan untuk Pemerintah Besok, Diinisiasi Guru Besar

"Ada 50 lebih, ada beberapa guru besar yang menyatakan kehadirannya, karena ini memang diinisiasi oleh beberapa guru besar," ujarnya.

Di UGM, Rabu (31/1/2024), kritik terhadap pemerintahan Jokowi disampaikan dalam bentuk petisi, yang mereka sebut Petisi Bulaksumur.

Petisi dibacakan Prof Koentjoro sebagai perwakilan sivitas akademika UGM di Balairung UGM, Sleman.

Pernyataan sikap ini, ujar Koentjoro, dipicu keprihatinan mereka dengan tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini yang mereka nilai menyimpang dari prinsip-prinsip moral, demokrasi, kerakyatan, serta keadilan sosial.

“Kami menyesali tindakan-tindakan menyimpang yang baru saja terjadi di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada,” ujar Koentjoro.

Dalam petisinya, civitas akademika UGM juga mengingatkan Presiden Jokowi agar berpegang teguh pada jati diri UGM yaitu menjunjung tinggi nilai Pancasila serta memperkuat demokratisasi.

Tindakan Presiden Jokowi, Koentjoro mengatakan, dinilai tidak menunjukkan prinsip-prinsip dan moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial yang merupakan esensi Pancasila.

Melalui petisi ini, sivitas akademika UGM, meminta, mendesak, dan menuntut segenap aparat penegak hukum dan semua pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang Presiden Jokowi, termasuk Presiden sendiri, untuk segera kembali ke koridor demokrasi, serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial.

Di UII pernyataan sikap dibacakan di depan Auditorium Prof. K.H. Abdul Kahar Muzakkir, Kampus Terpadu UII Jalan Kaliurang, Kabupaten Sleman, Kamis (1/2).

Pernyataan sikap tersebut diikuti oleh para guru besar, dosen, mahasiswa dan para alumni UII.

Dalam pernyataannya, mereka menyebut Indonesia darurat kenegarawanan.

"Dua pekan menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum 2024, perkembangan politik nasional kian menunjukkan tanpa rasa malu gejala praktik penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan," kata Rektor UII, Prof Fathul Wahid saat membacakan pernyataan sikap mereka.

Fathul mengatakan, kekuasaan digunakan untuk kepentingan politik praktis sekelompok golongan dengan mengerahkan sumber daya negara.

Oleh karenanya, demokrasi Indonesia kian tergerus dan mengalami kemunduran.

"Kondisi ini kian diperburuk dengan gejala pudarnya sikap kenegarawanan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo," ujar Fathul. 

Indikator utamanya adalah pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) yang didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara No. 90/PUU-XXI/2023.

Fathul mengatakan putusan yang proses pengambilannya sarat dengan intervensi politik dinyatakan terbukti melanggar etika.

Bahkan, membuat Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman diberhentikan dari jabatannya.

"Gejala ini kian jelas ke permukaan saat Presiden Joko Widodo menyatakan ketidaknetralan institusi kepresidenan dengan membolehkan Presiden berkampanye dan berpihak," katanya.

Perkembangan termutakhir, menurutnya, distribusi bantuan sosial melalui pembagian beras dan bantuan langsung tunai (BLT) oleh Presiden Jokowi juga ditengarai sarat dengan kepentingan politik.

Bansos dinilai diarahkan pada personalisasi penguatan dukungan terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tertentu.

Sivitas akademika UI, termasuk di dalamnya Dewan Guru Besar, menyampaikan kritiknya di Gedung Rektorat UI, Depok, Jumat (2/2).

Dalam deklarasi kebangsaan bertajuk 'Genderang Universitas Indonesia Bertalu Kembali' mereka menilai bahwa Indonesia seperti kehilangan kendali akibat adanya kecurangan yang dilakukan oleh penguasa.

"Negeri kami nampak kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam perebutan kuasa, nihil etika, menggerus keluhuran budaya serta kesetiaan bangsa," bunyi Deklarasi Kebangsaan yang dibacakan Ketua Dewan Guru Besar Fakultas Ilmu Hukum UI, Profesor Harkristuti Harkrisnowo.

Dalam deklarasi kebangsaan itu mereka juga menyerukan keresahan dan kegeramannya atas tindak tanduk pejabat hingga elite politik yang justru mengingkari sumpah jabatan hanya untuk kepentingan pribadi.

"Untuk menumpuk harta pribadi, menumpuk kekuasaan, membiarkan negara tanpa tata kelola dan digerus korupsi yang memuncak jelang Pemilu."

"Kami cemas kegentingan saat ini akan menghancurkan masa depan bangsa dan ke-Indonesiaan kita," ujarnya.

Di Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar, kritik terhadap pemerintahan Jokowi disampaikan dalam deklarasi Unhas Bergerak Untuk Demokrasi, Jumat (2/2).

Prof Dr Ir Triyatni Martosenjoyo MSi yang memimpin deklarasi mengatakan perlu mengeluarkan pernyataan sikap setelah mencermati perkembangan rangkaian pelaksanaan Pilpres 2024.

Pertama, senantiasa menjaga dan mempertahankan Pancasila dan UUD 1945 dalam pelaksanaan pemilu sebagai instrumen demokrasi.

"Kedua Mengingatkan Presiden Jokowi, dan semua pejabat negara, aparat hukum dan aktor politik yang berada di kabinet presiden untuk tetap berada pada koridor demokrasi serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial serta rasa nyaman dalam berdemokrasi," tegas Prof Triyatni.

Ketiga, Meminta KPU, Bawaslu serta DKPP selaku penyelenggara pemilu agar bekerja secara profesional dan bersungguh-sungguh sesuai peraturan yang berlaku.

Pernyataan sikap juga disampaikan sivitas akademika Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin.

Dalam pernyataan yang dibacakan Ketua Senat sekaligus Guru Besar dari Fakultas Hukum ULM, Prof Hadin Muhjad, di depan Gedung Rektorat ULM Banjarmasin, kemarin, para sivitas akademika ULM mengingatkan sekaligus mengajak semua pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 agar menjalankan proses demokrasi berdasarkan undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku.

“Bangsa itu berdiri di atas negara hukum dan demokrasi, demokrasi itu mengandalkan kekuatan rakyat, rakyat itu berpegang pada negara hukum atau konstitusi."

"Pada saat konstitusi sedang proses dikoyak-koyak, maka kita harus menyikapi, jangan dibiarkan,” kata Prof Hadin.

Terkait sikap kalangan kampus tersebut, Presiden Joko Widodo menilai, penyampaian pendapat seperti itu merupakan hak demokrasi.

"Ya itu hak demokrasi. Setiap orang boleh berbicara, berpendapat. Silakan," ujar Jokowi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (2/2).

(tribunnetwork/nazmi abdurahman/wahyu aji)