Polemik Ponpes Al Zaytun

Pesantren Al-Zaytun Didesak Bubar, Tapi Tetap Banyak yang Daftar Jadi Santri Baru Tahun Ajaran 2023

Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun, Indramayu, tetap membuka pendaftaran santri baru di tengah banyaknya desakan pembubaran.

Penulis: Rheina Sukmawati | Editor: Rheina Sukmawati
Tribun Cirebon/Handhika Rahman
Suasana di depan pintu masuk Ponpes Al-Zaytun di Indramayu, Senin (26/6/2023). 

TRIBUNJABAR.ID - Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun, Indramayu, tetap membuka pendaftaran santri baru di tengah banyaknya desakan pembubaran.

Desakan untuk membubarkan Ponpes Al-Zaytun ini sudah melalui berbagai unjuk rasa yang berlangsung beberapa kali.

Unjuk rasa terakhir dilakukan oleh sejumlah masyarakat mengatasnamakan Paguyuban Pengawal Negara Kesatuan Republik Indonesia (PPNKRI) di Gedung Sate dan Kantor DPRD Jawa Barat (Jabar), Kota Bandung, Selasa (27/6/2023).

Di tengah berbagai gempuran itu, Ponpes pimpinan Panji Gumilang itu tetap menerima pendaftaran santri baru.

Penerimaan santri baru itu diketahui berlangsung mulai tanggal 22-27 Juni 2023.

"Masih banyak yang daftar," ujar salah seorang petugas keamanan Ponpes Al-Zaytun saat berbincang dengan Tribuncirebon.com, Senin (26/6/2023).

Meski demikian, wartawan tidak diperkenankan untuk masuk ke area Ponpes saat proses penerimaan santri baru berlangsung.

Baca juga: Namanya Terseret Polemik Al-Zaytun, Dandim Indramayu Geleng-geleng Kepala, Video Lama Diunggah Lagi

Jika hendak masuk, petugas meminta agar berkirim surat terlebih dahulu sebagai tanda izin diperbolehkannya masuk lingkungan ponpes.

Sementara itu, Ponpes Al-Zaytun sendiri sempat mendokumentasikan proses penerimaan santri baru itu melalui unggahan YouTube miliknya pada Kamis (22/6/2023) lalu.

Dalam video tersebut para calon santri yang hendak mendaftar diantar oleh para orang tua menaiki bus.

Ketua Pelaksana Penerimaan Santri Baru (PSB) Al-Zaytun, M Iqbal Aulia mengatakan, penerimaan santri baru itu meliputi penerimaan santri MI, MTs, dan SMK.

"Untuk teknis atau alurnya, jadi nanti para calon santri masuk melalui gate Selatan, kemudian diarahkan menurunkan barang nanti bersama wali santrinya melaksanakan tes swab dan tes narkoba atau tes urine," ujar Iqbal dikutip dari channel youtube Al-Zaytun Official.

Para calon santri baru itu juga dilakukan tes kesehatan dan tes lisan yang meliputi tes wawancara, tes tahfidz, dan tes akademik.

Mereka juga memasang banner ucapan selamat datang bagi para calon santri yang akan menjadi siswa di Ponpes Al-Zaytun.

"Selamat Datang Peserta Didik Kelas 10 dan Calon Peserta Didik Baru," tertulis dalam banner tersebut.

Unjuk Rasa di Gedung Sate

Seperti disinggung sebelumnya, unjuk rasa sempat terjadi di Gedung Sate dan Kantor DPRD Jawa Barat (Jabar), Kota Bandung, Selasa (27/6/2023).

Sejumlah masyarakat mengatasnamakan Paguyuban Pengawal Negara Kesatuan Republik Indonesia (PPNKRI), menggelar unjuk rasa di Gedung Sate dan Kantor DPRD Jawa Barat (Jabar), Kota Bandung, Selasa (27/6/2023).
Sejumlah masyarakat mengatasnamakan Paguyuban Pengawal Negara Kesatuan Republik Indonesia (PPNKRI), menggelar unjuk rasa di Gedung Sate dan Kantor DPRD Jawa Barat (Jabar), Kota Bandung, Selasa (27/6/2023). (Tribun Jabar/ Nazmi Abdurrahman)

Massa yang hadir mengatasnamakan Paguyuban Pengawal Negara Kesatuan Republik Indonesia (PPNKRI).

Dalam aksi itu, mereka mendesak agar pimpinan Ponpes Al- Zaytun, Panji Gumilang ditangkap karena diduga telah melakukan penistaan agama.

"Kita mendukung segera proses hukum terutama menangkap dulu (Panji Gumilang) karena sudah jelas pelanggarannya terutama penistaan agama, UU ITE, membuat keonaran. Jadi, sudah banyak unsur untuk bisa di tindak hukum," ujar pembina PPNKRI, Rizal Fadilah disela aksi, Selasa (27/6/2023).

Menurutnya, Pemerintah harus bekerja lebih cepat agar polemik Ponpes Al Zaytun segera berakhir.

Baca juga: Satu Irama, NU dan Muhammadiyah Kota Sukabumi Haramkan Warganya Mondok di Ponpes Al-Zaytun

Pihaknya pun mendesak, aparat kepolisian segera bertindak dengan menangkap Panji Gumilang.

"Jadi, Bareskim atau kepolisian untuk langsung menindak karena ini aspirasinya sudah menyeluruh, dan MUI selaku yang memiliki otoritas untuk menetapkan sesat atau tidaknya Al-Zaytun. Intinya kita mendukung untuk segera ditangkap dan diproses hukum," katanya.

Massa aksi juga mendesak pemerintah untuk menutup Ponpes Al-Zaytun yang dinilai telah berpolemik sejak lama.

"Tuntutan kita yang pertama tentu saja dalam rangka memproses hukum, kedua membubarkan dan menutup Al-Zaytun, ketiga mencari solusi terhadap anak didik karena mereka korban," ucapnya.

(Tribunjabar.id/Rheina Sukmawati/Handhika Rahman/Nazmi Abdurrahman)

Baca berita Tribunjabar.id lainnya di Google News.

Sumber: Tribun Jabar
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved