Breaking News:

Ratusan Pengusaha Pariwisata di Bandung Barat Nunggak Pajak Akibat Pandemi, Ada yang Pilih Mencicil

Ratusan pengusaha pariwisata di Kabupaten Bandung Barat (KBB), seperti hotel, restoran, dan sektor hiburan nunggak pajak

Penulis: Hilman Kamaludin | Editor: Siti Fatimah
net
ilustrasi pajak- Ratusan pengusaha pariwisata di Kabupaten Bandung Barat (KBB), seperti hotel, restoran, dan sektor hiburan menunggak pembayaran pajak akibat hantaman pandemi. 

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG BARAT - Ratusan pengusaha pariwisata di Kabupaten Bandung Barat (KBB), seperti hotel, restoran, dan sektor hiburan menunggak pembayaran pajak karena selama pandemi Covid-19 pemasukan mereka sangat minim.

Berdasarkan data dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) KBB, sejak Januari sampai 27 Juli 2021 ada 114 dari total 2.522 wajib pajak yang menunggak di sektor bisnis pariwisata dengan total tunggakan Rp 2.650.235.320.

Kassubid Penetapan dan Verifikasi Pajak Daerah, Bappenda KBB, Sandimitra mengatakan, untuk pajak perhotelan masih ada 36 wajib pajak yang menunggak pajak dengan nominal Rp 1.073.033.914.

Baca juga: Mulai 1 Agustus, Pajak Kendaraan Dapat Diskon hingga 10 Persen, Ini Rinciannya

"Kemudian pajak restoran ada 65 wajib pajak yang menunggak dengan besaran Rp 1.451.758.843. Untuk pajak hiburan, ada 13 wajib pajak yang menunggak dengan nominal Rp 125.442.563," ujarnya kepada wartawan saat dihubungi, Jumat (30/7/2021).

Menurutnya, adanya tunggakan pajak tersebut merupakan dampak pandemi Covid-19 yang sangat berpengaruh terhadap pendapatan para wajib pajak yang bergerak di bidang pariwisata seperti hotel, restoran dan hiburan termasuk tempat wisata.

Ia mengatakan, pengusaha pariwisata itu menunggak pembayaran pajak karena pendapatan mereka sangat terdampak pandemi Covid-19, apalagi pendapatan sektor perhotelan, restoran dan wisata tergantung dari jumlah kunjungan. 

Baca juga: Kabar Gembira, Samsat Garut Beri Diskon dan Bebaskan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Jadwalnya

Apalagi dalam sebulan terakhir ini khusus objek wisata harus ditutup penuh lantaran adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga Level 4. 

"Macam-macam ada (nunggak pajak) sebulan, bulan depan bayar. Ada yang beberapa bulan setahun," kata Sandimitra.

Dengan kondisi ini, kata dia, para pengusaha di bidang pariwisata itu kebanyakan mengajukan pembayaran secara dicicil atau diangsur karena memang diperbolehkan jika mengacu ke dalam Peraturan Daerah (Perda) KBB Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah.

Baca juga: Bapenda Kota Bandung Keluarkan Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan, Ini Kriteria Penerima

"Ada beberapa juga yang mengajukan permohonan membayar secara mengangsur. Kita kasih keringanan membayar secara mengangsur tapi memang sudah diatur dalam Perda juga," ucapnya.

Kendati demikian, para wajib pajak yang menunggak harus tetap membayarkan kewajibannya karena kondisi ini pastinya berpengaruh jiga terhadap capaian target pajak. 

Ia mengatakan, untuk realisasi capaian pajak per tanggal 27 Juli 2021 untuk hotel 16,31 persen, restoran 33,65 persen dan hiburan 7,75 persen.

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved