Forkodetada Desak Pemprov Buat Kajian Akademis CDOB, Sayang Jika Pemekaran Hanya Sebatas Visi

"Kajian akademis ini seharusnya memang dibiayai oleh Kementerian Dalam Negeri. Ini akan menjadi rujukan atau alasan pemekaran daerah, menjadi jawaban bagi masyarakat yang bertanya-tanya tentang pemekaran ini. Pemprov Jabar seharusnya mencermati kebutuhan atas kajian akademis ini," katanya.

Holil yang juga memimpin Komite Percepatan Pembentukan (KPP) Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Garut Utara ini pun mengatakan contohnya Garut Utara. Walaupun sudah disetujui oleh bupati dan DPRD Garut, tapi belum memiliki kajian akademis.

"Yang penting dari kajian ini adalah lokasi ibu kota, strategis ekonomi, dan lainnya. Contoh, kami sudah menentukan berdasarkan hasil musyawarah bahwa ibu kota Garut Utara itu di Cibiuk. Tapi kalau hasil kajian akademisnya menyatakan Cibiuk tidak cocok dengan sejumlah alasan, ya harus dipertimbangkan lagi. Makanya, kajian akademis ini benar-benar penting bagi setiap CDOB," tuturnya.

Holil berharap Pemprov Jabar kian serius memekarkan sembilan CDOB yang tengah diperjuangkan tersebut. Selain berkaitan dengan visi Gubernur, hal ini berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan serta pelayanan masyarakat.

"Semua CDOB yang kami perjuangkan ini memiliki posisi strategis di bidang ekonomi dan punya keunggulan tersendiri. Contoh Kota Lembang, memiliki potensi yang kuat pengembangan wisata. Garut Utara aman untuk investasi yang minim potensi bencana. Begitupun daerah lainnya yang punya kelebihan masing-masing," tuturnya.

Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus mendorong upaya pemekaran daerah otonomi baru (DOB) di Jawa Barat.

Dengan bertambahnya DOB, jumlah kabupaten atau kota di Jawa Barat akan bertambah dari yang kini baru berjumlah 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat.

Uu pun berujar bahwa pemekaran wilayah atau pembentukan DOB menjadi penting guna mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, mempercepat pembangunan daerah, serta menunjang pemerataan anggaran ke daerah. Ia pun berharap pemerintah pusat bisa menerima aspirasi masyarakat Jabar yang telah lama diajukan tersebut.

“Dengan pemekaran wilayah, pelayanan ke masyarakat semakin hebat, semakin dekat, pembangunan semakin cepat, anggaran semakin besar datang ke daerah. Oleh karena itu, saya meminta kepada para pemegang kebijakan di pusat, tolong perhatikan aspirasi masyarakat Jawa Barat karena ini kepentingan bersama dan permintaan pemekaran bukan hanya sekarang, tapi sudah 20 tahun ke belakang,” ujarnya melalui ponsel, Rabu (4/11).

Menurut Uu, dengan jumlah penduduk hampir 50 juta jiwa dan luas wilayah 35.377,76 km persegi, pengajuan pemekaran wilayah bukan hal baru di Jabar.

Keinginan masyarakat akan hadirnya calon DOB ini pun harus terus dijembatani ke pemerintah pusat.

Selama ini diketahui, dengan luas wilayah dan jumlah penduduknya yang terbesar se-Indonesia, Jabar hanya memiliki 27 kabupaten dan kota. Berbeda dengan Jawa Timur yang memiliki 38 kabupaten dan kota serta Jawa Tengah yang sudah memiliki lebih dari 35 kabupaten dan kota, padahal memiliki jumlah penduduk lebih sedikit dari Jabar.

“Memang sekarang diangkat kembali beberapa daerah untuk mekar. Ini berarti keinginan masyarakat pun harus diakomodir oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jabar. Mudah-mudahan dengan audiensi-audiensi, para pemegang kebijakan mendengar kembali keinginan masyarakat Jabar. Ini bukan hanya keinginan satu-dua orang, satu-dua kelompok, atau satu-dua daerah, tetapi ini keinginan bersama masyarakat,” katanya.

Sebelumnya, Uu beraudiensi dengan Forum Koordinasi Desain Penataan Daerah (Forkodetada) Jabar dan Forum Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (3/11).

Dalam agenda ini, Forkodetada Jabar mengajukan pemekaran sembilan wilayah calon DOB yaitu Kota Lembang, Kabupaten Cikampek, Kabupaten Bandung Timur, Kabupaten Garut Utara, Kabupaten Indramayu Barat, Kabupaten Subang Utara, Kabupaten Bekasi Utara, Kabupaten Cianjur Selatan, dan Kabupaten Cirebon Timur.