Breaking News:

Pilpres 2019

5 Dugaan Kecurangan Pilpres 2019 Ini Diadukan BPN, Sebut Netralitas Polisi dan Diskriminasi

Agenda hari ini adalah pembacaan materi gugatan dari pemohon, yaitu Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional ( BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.

Editor: Theofilus Richard
Kolase Tribun Jabar (Instagram @indonesiaadilmakmur dan Kompas.com)
Jelang sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto memberikan pesan penting untuk para pendukungnya. 

Padahal kegiatan itu dihadiri juga oleh jajaran menteri Kabinet Kerja. Mereka menyantumkan bukti berita online dalam tuduhan ini.

Kemudian ada juga contoh dugaan kecurangan lainnya yaitu ketika Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan kepada ASN untuk tidak netral.

Cara tidak netral yang dimaksud adalah dengan menyampaikan program pemerintah dengan jujur.

4. Pembatasan kebebasan media dan pers

Bentuk kecurangan TSM lain yang dimaksud pihak Prabowo-Sandiaga juga meliputi pembatasan kebebasan media dan pers.

Menurut mereka, ini merupakan upaya menguasai opini publik.

"Media kritis dibungkam sementara media yang pemiliknya berafiliasi kepada kekuasaan dijadikan media propaganda untuk kepentingan kekuasaan," tulis mereka.

Mereka mencantumkan beberapa contoh peristiwa yang dijadikan bukti adanya pembatasan itu.

Pertama adalah terkait salah satu media yang disebut tidak meliput reuni 212.

Mereka menduga hal itu karena tekanan dari penguasa yang membuat media tidak berkutik.

Kemudian, mereka juga mencontohkan pembatasan acara Indonesia Lawyer Club di TV One dan pemblokiran situs jurdil2019.org oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

LINK LIVE STREAMING Sidang Sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Bisa Ditonton Lewat HP

5. Diskriminasi perlakuan dan penyalagunaan penegakan hukum

BPN merasa ada diskriminasi dalam perlakuan para penegak hukum terhadap kedua paslon. Penegak hukum disebut bersikap tebang pilih dengan tegas kepada pihak Prabowo - Sandi dan tumpul ke Jokowi - Maruf Amin.

"Perbedaan perlakuan penegakan hukum yang demikian di samping merusak prinsip dasar hukum yang berkeadilan tetapi juga melanggar HAM, tindakan sewenang-wenang," isi gugatan itu.

Ada beberapa bukti yang diajukan BPN dalam poin tuduhan ini. Misalnya ketika Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berpose dua jari dalam acara Partai Gerindra.

Tindakan Anies dinilai melanggar UU Pemilu dan menguntungkan salah satu paslon.

Namun sebelumnya terjadi kasus dua menteri Jokowi, Luhut Binsar Panjaitan dan Sri Mulyani, berpose satu jari.

Bawaslu memutuskan kejadian itu bukan termasuk pelanggaran pemilu.

BPN menulis contoh diskriminasi lain terjadi dalam bentuk kriminalisasi kepada pendukung paslon 02 dari mulai ulama hingga artis.

"Perbedaan dan kriminalisasi demikian dapat disimpulkan merupakan bagian besar strategi pemenangan paslon -1, salah satunya dengan menert pendukung-pendukung 02 dengan persoalan-persoalan hukum," tulis BPN. (Kompas.com/Jessi Carina)

Esok, Prabowo Hadir dalam Sidang Perdana Sengketa Hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi

Sumber: Kompas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved