Pilpres 2019

5 Dugaan Kecurangan Pilpres 2019 Ini Diadukan BPN, Sebut Netralitas Polisi dan Diskriminasi

Agenda hari ini adalah pembacaan materi gugatan dari pemohon, yaitu Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional ( BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.

Editor: Theofilus Richard
Kolase Tribun Jabar (Instagram @indonesiaadilmakmur dan Kompas.com)
Jelang sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto memberikan pesan penting untuk para pendukungnya. 

2. Ketidaknetralan aparatur negara, polisi, dan intelijen

BPN menyebut ketidaknetralan aparat hadir di kalangan polisi dan intelijen. Tim hukum 02 menulis keberpihakan aparat terjadi di seluruh Indonesia.

Seolah-olah, Polri dan Badan Intelijen Negara menjadi "tim pemenangan" Jokowi-Ma'ruf.

"Karena akhirnya pasangan calon 02 bukan hanya berkompetisi dengan pasangan calon 01 tetapi juga dengan presiden petahana yang di-back up oleh aparat polisi dan intelijen," isi gugatan mereka.

Mereka mencantumkan beberapa bukti atas tuduhan itu. Salah satu bukti ketidaknetralan Polri yang dimunculkan BPN berasal dari akun twitter @Opposite6890.

Akun tersebut disebut telah mengunggah video dengan narasi polisi membentuk buzzer sebanyak 100 orang di tiap polres seluruh Indonesia. Buzzer itu bertugas membela pasangan Jokowi-Ma'ruf di media sosial.

Dalam gugatan itu, dituliskan bahwa akun induk buzzer polisi ini bernama @AlumniShambar.

Akun instagram @AlumniShambar ini hanya mengikuti satu akun yaitu akun @jokowidodo.

Terkait ketidaknetralan intelijen, BPN berjanji akan membawa buktinya dalam sidang.

Namun dalam berkas gugatan ini, mereka mencantumkan pernyataan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono sebagai petunjuk awal.

Menurut mereka, pernyataan presiden dua periode tidak bisa dikesampingkan. SBY menyebut ketidaknetralan aparat dalam Pemilu 2019 adalah kenyataan.

Pernyataan SBY yang dimaksud diucapkan dalam jumpa pers di Bogor, Sabtu (26/8/2018).

Hari Ini, Sidang Sengketa Pilpres di MK Digelar, Prabowo-Sandi Serukan Pendukungnya Tak Bikin Aksi

3. Penyalahgunaan birokrasi dan BUMN

BPN juga menuduh paslon 01 telah menggerakan birokrasi dan BUMN untuk memenangkan Pilpres 2019. Mereka mencontohkan beberapa kasus yang disertakan dengan bukti sumber pemberitaan media massa.

Contohnya adalah kejadian dalam kegiatan silaturahim nasional kepala desa yang dihadiri Jokowi. Dalam kegiatan itu, Jokowi diteriaki "Ayo lanjutkan Pak Jokowi" dan "Pemalang, Jokowi menang, Jawa Tengah siap" oleh para kepala desa.

Halaman
1234
Sumber: Kompas
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved